loading...
Maskapai Lion Air. Istimewa

SOLO– Komisi V DPR RI berencana akan segera memanggil pihak maskapai Lion Air terkait penerapan tarif bagasi oleh maskapai tersebut. Hal itu diketahui dari inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi V DPR RI ke Bandara Adi Soemarmo, Rabu (23/1/2019) pagi.

Rencananya, pihak Lion Air akan dimintai penjelasan terkait dengan pengenaan tarif bagasi yang sudah diterapkan. Menurut Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, sesuai Undang-undang (UU) yang berlaku memang diperbolehkan bagi maskapai penerbangan untuk memberlakukan tarif bagasi.

Baca Juga :  Waspada! Ada Penipuan Rekrutmen yang Mengatasnamakan PT KAI. Lowongan Asli Hanya di recruitment.kai.id

“Namun pemberlakuan tarif ini harus tetap mempertimbangkan masyarakat. Jika memang itu memberatkan, menjadi tugas kementerian untuk mencegah pengenaan atau mengatur nilai bagasi tersebut agar jangan memberatkan masyarakat. Kalau kami melihat ini sangat memberatkan. Dan faktanya hal itu juga memberatkan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Bambang juga mengemukakan alasan keberatan lain karena Lion Air memberlakukan sistem tersebut bukan pada kesempatan “peak season”.

“Alasan dari maskapai sendiri untuk mengejar pemasukan saat “low session” atau periode rendah permintaan. Karena ini memang bukan peak season, buktinya dari kunjungan ini saya peroleh data bahwa maskapai penerbangan mengalami penyusutan permintaan sampai 50 persen,” tukasnya.

Baca Juga :  Valentine, The Sunan Siapkan “Black Pink Romance Candle Light Dinner”

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan mengatakan saat ini baru Lion Air yang menerapkan tarif bagasi.  Ia mengatakan pemerintah tidak bisa melarang maskapai untuk menerapkan tarif bagasi khususnya untuk “low cost carrier” (LCC). Pada aturan tersebut, disebutkan bahwa pengenaan tarif bagasi berlaku untuk berat bagasi di atas 7 kg. Triawati PP


Loading...