JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Usut Kasus Suap Kementerian PUPR, KPK Geledah 2 Lokasi

Tribunnews

JAKARTA – Penanganan kasus suap di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih terus bergulir. Untuk menambah barang bukti, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di dua lokasi, Senin (31/12/2018).

Dua lokasi yang digeledah meliputi kantor Satuan Kerja Pengembangan SPAM Strategis Ditjen Cipta Karya di kawasan Bendungan Hilir dan kantor PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) di kawasan Pulo Gadung.

“Penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi, seperti di gedung Kasatker PSPAM Strategis di Bendungan Hiliar dan kantor PT WKE di Pulo Gadung,” ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/12/2018) sore.

Dikatakan, sampai kemarain penggeledahan di dua lokasi tersebut masih berjalan.

Baca Juga :  Joko Tjandra Janjikan USD 1 Juta untuk Jaksa Pinangki

“(Penggeledahan) masih berjalan. Nanti diinformasikan lagi apa yang disita,” ujar dia.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam kasus ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Empat tersangka yang diduga memberi suap adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih dan dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) bernama Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo.

Sementara empat tersangka yang diduga penerima adalah Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis Lampung Anggiat Partunggul Nahat Simaremare, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Baca Juga :  JK Minta Pilkada 2020 Ditunda Sampai Vaksin Covid-19 Ditemukan

Anggiat, Meina, Nazar dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait dengan proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Lelang diduga diatur sedemikian rupa agar dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP. PT WKE dan PT TSP diminta memberikan fee 10 persen dari nilai proyek.

Fee tersebut kemudian dibagi 7 persen untuk kepala Satker dan 3 persen untuk PPK.

Keempat tersangka terduga penerima diduga mendapatkan uang dengan kisaran jumlah bervariasi terkait kepengurusan proyek-proyek tersebut.

www.tribunnews.com