PJAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Terindikasi sebagai pelopor penyelenggaraan doa bersama munajat 212 yang bermuatan politis itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI ditegur oleh MUI pusat.
Teguran itu disampaikan oleh Ketua MUI, Ma’ruf amin yang juga selaku sekaligus calon wakil presiden.
Alasannya, MUI DKI diketahui turut memelopori penyelenggara doa bersama yang ditengarai bernuansa politis tersebut.
Ma’ruf menyatakan, lembaga MUI tidak boleh digunakan sebagai kendaraan politik. “MUI DKI jangan menggunakan MUI sebagai kendaraan politik, itu menyimpang dari kesepakatan,” kata Ma’ruf di Jakarta, Jumat ( 22/2/2019).
Menurut Ma’ruf, acara munajat tidak masalah, asalkan tidak ada upaya menjadikan MUI sebagai kendaraan politik. Dalam posisi sebagai cawapres, kata Ma’ruf, ia tidak pernah menggunakan MUI sebagai kendaraan berpolitik.
“Saya ini Ketua Umum MUI, saya cawapres, tapi saya tidak mau menggunakan MUI sebagai kendaraan politik saya, MUI biar independen, tidak boleh digunakan,” kata dia.
Ma’ruf menekankan, aksi 212 untuk membela fatwa yang dibuatnya sudah selesai. “Yang membuat fatwa saya, yang dibela fatwa yang saya buat. Sudah selesai penegakan hukumnya,” katanya.
“Tapi kalau untuk bermunajat, bersilaturahmi, tidak ada masalah, yang penting jangan 212 dijadikan kendaraan politik.”
Ma’ruf Amin menyatakan tidak pernah diundang untuk menghadiri acara Munajat 212 tersebut. Dia menduga kegiatan itu dihadiri para alumni 212. #tempo.co
