loading...
Loading...
Komite SBBS Gemolong dan guru-guru saat melakukan audiensi dengan DPRD dan Dinas Pendidikan di DPRD Sragen, Kamis (21/2/2019). Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM- Nasib Sragen Bilingual Boarding School (SBBS) Gemolong makin memprihatinkan. Sekolah yang dulu digadang-gadang jadi sekolah unggulan dan tersohor dengan prestasi hebatnya tingkat internasional itu, kini ibarat hidup segan mati tak sanggup.

Ya, seiring dengan pemutusan kerjasama dengan Pasiad Turki karena temuan BPK, nasib SBBS Gemolong makin tak jelas. Jumlah murid terus tergerus bahkan kini hanya bertahan dengan kondisi seadanya.

Jika dulu ada SMA dan SMP, kini hanya jenjang SMP saja yang hidup sedangkan yang SMA sudah ditutup karena tak ada siswanya.

Yang lebih tragis, para guru di sekolah itu sudah tidak gajian. Tercatat ada 33 pegawai guru dan staf non PNS di Sragen Bilingual Boarding School (SBBS) selama tujuh bulan terakhir tidak menerima gaji.

Penghentian gaji tersebut karena keuangan sekolah bertaraf Internasional itu terpuruk tiga tahun terakhir. Hal itu teruangkap saat audiensi antara pihak SBBS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Komisi IV DPRD, Kamis (21/2/2019) siang.

Baca Juga :  Bripda Galang Putra, Mantan Ajudan Kapolres Terbaik Sragen Yang Sukses Antar Polres Sragen Juara 2 Satgas Nusantara se-Polda Jateng 

Belasan staf dan guru Sragen Bilingual Boarding School (SBBS) di Gemolong Sragen hari ini mengadu kepada Komisi IV DPRD setempat.

Kedatangan guru menghadap wakil rakyat ini didampingi Kepala Sekolah SBBS Agung Jatmiko dan Ketua Komite Sekolah Agung Purnomo. Selain bertemu dengan Anggota Komisi IV Faturrahman mereka juga bertemu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen Suwardi.

Para pendidik ini menyampaikan bahwa selama 7 bulan terkahir atau semester pertama tahun ajaran 2018/2019 berlangsung tidak menerima gaji.

Hal ini tidak lain karena keuangan sekolah bertaraf Internasional itu terpuruk dua tahun terakhir, sebagaimana disampaikan Kepala SBBS Agung Jatmiko.

Perlu diketahui bahwa SBBS didirikan sejak 2008 atas kerja sama Pemerintah Kabupaten Sragen dengan PASIAD (Lembaga bentukan pengusaha-pengusaha Turki yang membantu negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia). Pemkab Sragen yang mimiliki gedung dan fasilitasnya, termasuk buku-buku pelajaran, sementara PASIAD hanya mengisi manajemennya termasuk tenaga pendidik dari luar negeri.

Kepala Sekolah Agung Jatmiko mengatakan, pendanaan SBBS dari BOS, Dinas Pendidikan dan iuran dari wali murid. Karena siswa hanya 44 orang sehingga total bantuan wali murid hanya ada sekitar Rp 400 juta Sementara anggaran Dinas dan BOS untuk operasional. Dengan kondisi tersebut Guru dan staf non PNS akhirnya tidak bisa gajian.

Baca Juga :  Jadi Terlapor Kasus Kalender Prabowo-Sandi Berlogo Pemkab Sragen, Tim Pemenangan Paslon 02 Mengaku Tak Tahu Menahu

“Namun demikian RAPBS yang ada Semester 1 tahun ajaran 2018-2019 memang tidak teranggarakan. Bantuan orang tua masuk operasional untuk asrama dan sekolah. Karena Boarding Shool maka anak harus di asrama. Akibatnya pegawai 33 ini tidak gajian,” papar Agung Jatmiko.

Ketua Komite SBBS, Agung Purnomo berharap ada peninjauan dari pemerintah agar apapun persayaratanya guru-guru yang sudah mendidik anak bangsa itu mendapatkan haknya atau gajian. Menurutnya, sangat tidak manuasiwi kalau sudah mendidik anak-anak sampai berkarakter begitu tidak diperhatikan.

Agung mengungkapkan para guru tidak menuntut gaji full seperti saat SBBS sebelum terpuruk. Separuh bahkan seperempat dari gaji tersebut akan diterima untuk menghidupi keluarga.

Baca Juga :  Jadi Tersangka, Edi Pembantai Saudara Hingga Tewas di Gondang Sragen Terancam 7 Tahun Penjara

“Kami berharap kepada dinas dan pemerintah, apapun persyaratannya para guru itu sudah mendidik anak-anak di sana dan mereka berhak mendapat haknya. UU Guru dan Dosen sudah mengamanatkan mereka berhak mendapat hak sesuai tempatnya,” kata Agung.

Dalam kesempatan itu, komite juga membawa tiga siswa yang menjadi juara di OSN. Menurutnya hal itu sebagai bukti bahwa anak-anak SBBS masih bisa juara di tengah keterbatasan dan kendala keuangan.

“Harapan kami pemerintah dan negara bisa hadir, sehingga kondisi pembelajaran bisa terselenggara dengan kondusif. Tidak seperti sekarang serba kekurangan,” katanya. Wardoyo

 


Loading...