SRAGEN,JOGLOSEMARNEWS.COM – Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Sragen tahun 2019 belum bisa tercairkan. Mandegnya transfer dana dari pusat ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM), membuat 70.167 keluarga penerima BPNT di Kabupaten Sragen harus terkatung-katung menunggu pencairan tersebut.
Ketua Forum Masyarakat Sragen (Formas), Andang Basuki mengaku banyak mendapatkan aduan warga penerima BPNT utamanya terkait Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terisi. Pada bulan Februari ini belum ada yang menerima pencairan. Bahkan ada pemegang KKS yang sejak menerima KKS selama 5 bulan terakhir belum mendapat bantuan.
Pihaknya berharap Dinsos Sragen untuk segera ambil langkah kebijakan. Karena bantuan itu memang sangat dibutuhkan warga tidak mampu.
”Warga sendiri kebingungan dengan persoalan itu harus mengadu ke mana. Padahal bantuan tersebut dinilai memang bermanfaat bagi warga yang membutuhkan,” paparnya Kamis (28/2/2019).
Kepala Dinsos Sragen, Supriyatno mengakui adanya penundaan pencairan pada KPM yang memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pihaknya mengklaim terjadi perubahan di tingkat pemerintah pusat sehingga pihak dinsos tidak bisa berbuat banyak.
Pihaknya menjelaskan ada nomenklatur perubahan di tingkat pusat. Pihaknya mengklaim bantuan tetap akan dicairkan meski molor.
”Kami sudah sosialisasikan, ada perubahan yang bertanggungjawab, nanti bantuan Insya Allah tetap jalan,” terangnya.
Pihaknya juga jaget dengan molornya bantuan. Biasanya antara tanggal 25-26 sudah ada pencairan di masing-masing KKS yang dipegang warga. Namun ia memastikan untuk E-Warung di 208 desa/kelurahan yang menyediakan kebutuhan sudah siap. Hanya saja dari Bank yang ditunjuk belum mencairkan ke KKS yang dipegang KPM.
”Sampai sekarang ini saya belum terima surat, baru sebatas informasi. Untuk mulai bisa ditranfer masih menunggu perintah kementerian ke Bank. Diundur berapa hari saya belum tahu,” ujarnya.
Supriyatno menjelaskan bahwa BPNT merupakan perubahan dari bantuan beras Miskin (raskin) dan beras sejahtera (Rastra). BPNT sendiri sudah mulai berjalan di Sragen sejak Oktober 2018 lalu. Dia menyampaikan bantuan yang diberikan berupa uang yang ditranfer ke dalam KKS.
”Dulu raskin masyarakat nebus Rp 1.600 /kilogram, kemudian rastra gratis. Kemudian BPNT bentuknya uang Rp 110 ribu/bulan untuk proporsi beras dan telur. Beras 9 kg plus setengah kilogram telur,” ungkapnya.
Pihaknya menjelaskan total bantuan rata-rata dari pemerintah pusat untuk KPM di Sragen sebesar Rp 7,7 miliar. Untuk setahun menyediakan anggaran sekitar Rp 92,6 miliar. Nilai tersebut bisa berubah seiring dengan pembaruan data KPM.
Menanggapi masalah bantuan ini, Anggota Komisi IV DPRD Sragen Fathurrahman mengaku sudah melakukan pengecekan di lapangan, memang adanya keterlambatan dalam penyaluran bantuan.
”Kami sudah koordinasi dengan dinas terkait, sehingga warga penerima untuk bersabar, karena memang kaitannya dengan proses pencairan dana dari pusat,” jelasnya. Wardoyo
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
