Catatan Prestasi DPRD Jateng:  Inisiator Parlemen Modern, DPRD Pertama di Indonesia Tuntaskan LHKPN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, patut berbangga diri. Sebagai inisiator parlemen moderen di Tanah Air, institusi para wakil rakyat Jawa Tengah itu, bahkan menjadi DPRD pertama di Indonesia yang menuntaskan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Atas prestasi tersebut, DPRD Jateng pada akhir 2018 lalu diganjar penghargaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai DPRD atas prestasi DPRD Jateng dalam penerapan LHKPN Terbaik 2018.

Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Pimpinan KPK, Basaria Panjaitan, dan diterima langsung Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi, dalam acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakorda) 2018 di Hotel Bidakara Jakarta, 5 Desember 2018.

Prestasi itu tak lepas dari kinerja sekretariat dewan dibawah kepemimpinan Sekretaris DPRD Jateng Ignatius Indra Surya, yang pada 25 Januari 2019 lalu mengakhiri masa tugasnya.

Apa yang diraih lembaga wakil rakyat itu, menurut Indra Surya, merupakan hasil kerja keras yang terstruktur dan saling bersinergi atas semua pihak dalam menjalankan sistem pelaporan LHKPN.

Dijelaskan, DPRD Jateng sudah menerapkan konsep menuju parlemen modern. Salah satunya dengan ruang informasi publik berupa tiga website yang bisa diakses publik, yakni, dprd.jatengprov.go.id; wartalegislatif.dprd.jatengprov.go.id dan elibrary.dprd.jatengprov.go.id.

Ketiga website ini dinilai sangat efektif untuk membantu kinerja DPRD dalam mengedepankan aspirasi masyarakat. ”Masyarakat bisa langsung menyalurkan aspirasi tidak hanya menunggu bertemu. Jadi ini lebih cepat dan tepat,” ujarnya.

Indra memaparkan, keberhasilan itu tidak lepas dari upaya DPRD Jateng dalam memelopori parlemen modern dan terbuka pada tahun 2015 lalu, dimana kader-kader tunas integritas dari DPRD Jateng dihasilkan melalui kursus-kursus berkala yang bekerja sama dengan KPK secara langsung.

“Ini memuaskan, karena Pemprov Jateng juga mendapatkan penghargaan yang sama, artinya kita bisa saling mengimbangi dan merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga kita bisa menuju pada cita-cita Indonesia bebas korupsi,” kata Indra Surya.

Dengan capaian itu, lanjut Indra, pihaknya berkomitmen untuk tetap mempertahankan prestasi secara konsisten memberikan pendampingan kepada semua pihak dilingkungan sekretariat DPRD.

”Karena ini merupakan sistem yang tidak bisa berdiri sendiri, maka sub-sub sistem yang lain harus didorong berjalan dengan baik. Sebagai admin, kita harus secara aktif mengingatkan dengan berkoordinasi dengan pimpinan melalui mekanisme, pendampingan, teguran dan permohonan sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” tandasnya.  advertorial