loading...
Loading...
Petugas kepolisian saat mengamankan aksi demo menuntut pengusutan kasus dugaan pungli Prona. Foto/Wardoyo

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM- Puluhan warga Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar, Kamis (14/03/2019) siang. Mereka mendesak agar kasus dugaan pungutan liar (pungli) sertifikat prona di desa setempat dituntaskan.

Massa datang dengan membawa sejumlah poster. Mereka mendesak agar Kejari menuntaskan kasus dugaan penyimpangan dana desa serta pungutan pengurusan sertifikat tanah dalam program proyek nasional (Prona) yang dilakukan oleh Kepala Desa Girimulyo.

Aksi warga yang tergabung dalam Forum Peduli Girimulyo (FPG) tersebut, tidak berlangsung lama. Sejumlah perwakilan warga, diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karanganyar, Suhartoyo.

Baca Juga :  Miris, Bongkar Pungutan Rp 20.000 Bantuan BPNT Untuk Warga Miskin, Seorang Perempuan Malah Diserang Sorakan

Ketua FPG, Warsono, usai melakukan pertemuan dengan Kajari kepada awak media mengatakan kasus ini telah dilaporkan sejak 9 bulan lalu. Kedatangan warga, menurut Warsono, untuk mempertanayakan  progres penanganan  kasus dugaan penyimpangan alokasi dana desa (ADD) tahun 2017 dan  prona 2017.

“ Kasus ini sudah dilaporkan sejak Sembilan bulan lalu.Kami akan kawal kasus ini sampai selesai. Ketegasan Kejaksaan, kami harapkan  akan menjadi efek jera, terutama bagi kepala desa yang melakukan pelanggaran,” kata Warsono, Kamis (14/03/2019).

Baca Juga :  Tertangkap Karaoke di Malam Ramadhan, Sejumlah Pria Panik Saat Dirazia Polisi. Sebagian LC Sibuk Tutupi Wajah 

Dijelaskannya, jumlah ADD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepala desa, sebesar Rp 300 juta. Sedangkan jumlah pungutan pengurusan sertifikat Prona, yang seharusnya gratis, mencapai Rp 1,3 miliar. Warga yang akan mengurus sertifikat, lanjutnya, dipungut biaya antara Rp 1,5 juta hingga Rp 3 juta, dengan total 850 bidang.

“ Pungutan yang dilakukan oleh Kepala Desa Girimulyo tersebut untuk biaya Prona. Padahal pengurusan sertifikat tersebut gratis. Sedangkan dana ADD yang diduga diselewengkan, untuk pembangunan jalan, rehab gedung. Rata-rata hanya diterapkan 30 persen, 40 persen, bahkan ada yang fiktif,” ungkapnya. Wardoyo

Baca Juga :  Diguyur DAK Rp 3,2 Miliar, Obyek Wisata Candi Sukuh dan Tirta Pablengan Karanganyar Bakal Dikembangkan Jadi Pasar Jadoel Milenial 
Loading...