DPRD Jateng Akui Gejala Money Politik Cukup Tinggi. Bawaslu Diimbau Tidak TakutTakut

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM – Komisi A DPRD Jawa Tengah, meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Karanganyar, untuk tidak takut terhadap tekanan dari pihak manapun dalam menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, baik pemilihan legislative (pileg) maupun pemilihan presiden (pilpres) tahun 2019.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ali Mansyur, usai melakukan monitoring ke Bawaslu, Rabu (10/04/2019). Menurutnya, Bawaslu harus tetap menjaga integritas serta menjaga netralitas dan tidak takut terhadap berbagai kemungkinan tekanan yang dilakukan oleh pihak manapun.

“ Kami menekankan, terutama soal integritas dan tidak takut terhadap telakanan dari pihak manapun. Jaga netralitas dan berdiri  diatas semua kepentingan,” katanya.

Hal lain yang menjadi perhatian, menurutnya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penggunaan surat keterangan (suket) untuk menggunakan hak pilih. Ditegaskannya, berbeda dengan kartu tanda penduduk elektronik (KTP el), suket lebih mudah untuk dipalsukan. Untuk itu, harus ada trik tersendiri untuk melakukan antisipasi.

Persoalan politik uang dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Komisi A juga meminta agar Bawaslu melakukan pencermatan secara khusus, terutama dalam memobilisasi ASN untuk mendukung calon tertentu.

“Diakui atau tidak, gejala money politik Ini cukup tinggi. Harus ada ikhtiar dari Bawaslu untuk mengawasi. Kita juga menekankan Bawaslu agar mencermati secara khusus ASN. Mereka harus netral. Kalau pilihan politik, sah-sah  saja. Jika birokrasi ini dibawa ke arah politisasi maka dampaknya di intenal birokrasi terjadi persaingan yang tidak sehat dan arahnya adalah, jika dia memihak, maka ASN akan mendapatkan kompensasi jabatan. Ini tidak sesuai dengan pola mekanisme yang ada di ASN,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Karanganayar, Nuning Ritwanita Priliastuti, mengaku akan menindaklanjuti apa yang menjadi arahan dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Soal tekanan dan intimidasi, Nuning mengatakan hingga kinibbelum ada intimidasi dari pihak manapun.

“Belum ada tekanan dari manapun. Kita semua selalu bersinergi, baik dengan partai politik maupun KPU. Yang jelas, apa yang menjadi arahan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah tersebut, akan kami tindaklanjuti,” ujarnya. Wardoyo