loading...
Loading...

JAKARTA, Joglosemarnews.com – Ternyata cukup banyak pertimbangan Presiden Jokowi untuk memindahkan ibukota negara ke luar pulau Jawa.

Menurut Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, ada beberapa alasan Jokowi untuk itu. Pertama, penduduk Jakarta sudah sangat padat, yang mencapai 10,2 juta jiwa—peringkat keempat kota dengan tingkat kepadatan penduduk di dunia.

Kedua, adalah masalah kemacetan. Ia mengatakan banyak kerugian ekonomi akibat kemacetan. Pada 2013, nilai kerugian karena kemacetan mencapai Rp 56 triliun.

“Sekarang sudah mendekati Rp 100 triliun per tahun,” katanya.

Alasan ketiga, adalah daya dukung lingkungan Jakarta sudah tidak memungkinkan untuk mengatasi banjir. Sebab, banjir di Jakarta tidak hanya berasal dari hulu, tapi juga karena kemiringan muka tanah, terutama di utara Jakarta yang mencapai sekitar 7,5 sentimeter per tahun.

“Dalam periode kira-kira 20 tahun terakhir, turun 60-120 sentimeter akibat penggunaan air tanah yang berlebihan dan penduduk yang jumlahnya besar,” kata Bambang.

Dari kajian Bappenas itu, kata Bambang, memang belum ditentukan calon kota pengganti Jakarta. Tapi pada 2017, pemerintah pernah memunculkan tiga opsi calon ibu kota, yaitu Palangka Raya, Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan dan Panajam di Kalimantan Timur.

Baca Juga :  Saat Kapolri Imbau Hidup Sederhana, Harta Puteri Irjen Fadil Capai Rp 17 M

Namun, dalam kajian kali ini, Bappenas tidak menyebutkan satu daerah pun sebagai pengganti Jakarta.

Dalam kajian terbaru ini, Bambang hanya menyebutkan sejumlah kriteria bakal ibu kota baru tersebut. Kriteria itu adalah posisinya strategis yang berada di tengah-tengah wilayah Indonesia, di daerah itu tersedia lahan milih negara, aman dari bencana, tersedia sumber daya air yang memadai, dan bebas pencemaran lingkungan.

Kota baru tersebut tidak jauh dari pantai karena Indonesia merupakan negara maritim, tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi sudah memadai, serta minim potensi konflik sosial.

Selanjutnya, kota baru itu sudah ada dan masuk kategori kota kelas menengah.

“Maksudnya, kota yang sudah punya akses mobilitas atau logistik,” ujar Bambang.

Pengamat tata kota, Nirwono Joga mengatakan pemerintah perlu mencermati beberapa hal jika memilih daerah di Kalimantan sebagai ibu kota, antara lain kondisi air baku, ancaman asap akibat kebakaran hutan dan banjir.

Baca Juga :  7 LSM Tolak Rencana Pemerintah Hapus IMB dan Amdal, Ancam KLHK Ditutup

“Ibu kota yang ideal secara teknis harus aman dari bencana,” ujarnya.

Sebelumnya, Bappenas menyodorkan tiga alternatif kajian pemindahan ibu kota kepada Presiden Jokowi.

Pertama, ibu kota tetap di Jakarta, tapi dibuat distrik khusus pemerintahan. Kedua, memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah dekat Jakarta, misalnya di kawasan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Ketiga, memindahkan ibu kota ke luar Jawa.

“Presiden Jokowi memutuskan untuk memilih alternatif yang ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa,” kata Bambang.

Dua opsi yang lain menurutnya memiliki sejumlah kelemahan. Misalnya, kata dia, alternatif pertama dan kedua tersebut hanya menguatkan Jakarta sebagai pusat di pelbagai bidang dan akan tetap membuat perekonomian terpusat di Jakarta dan sekitarnya.

“Dikhawatirkan dampak urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak optimal,” ujarnya.

www.tempo.co

Loading...