loading...
Loading...
Tempo.co

JAKARTA, Joglosemarnews.com – Partai-partai koalisi Prabowo maaih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum memutuskan untuk tetap di oposisi atau hengkang untuk bergabung dengan pemerintah.

Memang belum ada yang tegas menyebut akan konsisten berseberangan dengan Jokowi hingga saat ini.

Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, setelah MK menyampaikan putusan, Gerindra akan berunding, apakah akan menjadi oposisi atau koalisi.

“Kami akan evaluasi 10 tahun di oposisi, apa plus minusnya. PDIP kan juga dulu 10 tahun di oposisi ada plus minusnya,” ujar Riza saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (24/6/2019).

Hal yang sama diungkapkan Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay. Dia menyebut, partai berlambang matahari putih itu akan melakukan evaluasi pasca-putusan MK untuk menentukan arah koalisi.

Baca Juga :  Lima Orang Tewas Terbakar dalam Laka Maut di Tol Cipali

“Kami menunggu hasil putusan MK dulu. Secara etika politik kan begitu. Setelah itu, kami lakukan evaluasi, sebetulnya dalam pilpres dan pileg ini kami dapat apa?” ujar Saleh saat ditemui di lokasi yang sama.

Sejauh ini, ujar Saleh, PAN tidak mendapat efek ekor jas yang siginifikan dengan mendukung Prabowo – Sandi.

“Kami kehilangan empat kursi di DPR. Untuk itu, kami akan melakukan evaluasi apakah kami tetap menjadi oposisi konstruktif atau akan membantu pemerintah,” ujar Saleh.

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengklaim, sampai saat ini Koalisi Adil Makmur masih kompak. Ketika ditanya ihwal kemungkinan arah koalisi pasca-putusan MK, Mardani tak menjawab.

Baca Juga :  Tanggapi Permintaan Amien Rais, PDIP: Tak Ada Jatah-jatah Menteri

Ketua DPP PKS Ledia Hanifa menyebut partainya enggan berspekulasi untuk hal-hal yang belum terjadi.

“Nanti nanyanya pasca putusan MK saja,” ujar Ledia saat dihubungi, kemarin.

Adapun Partai Demokrat memberi sinyal agak terang. Sambil menunggu putusan MK, Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, pada  prinsipnya Demokrat siap dalam segala kondisi.

“Bila Jokowi mengajak bergabung, tentu kami siap. Komunikasi politik Demokrat, SBY, AHY dengan Pak Jokowi sangat baik dan cair. Sehingga, tidak ada hambatan untuk Demokrat bergabung dengan pemerintahan Jokowi,” ujar Ferdinand saat dihubungi terpisah.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani menyebut koalisinya tak pernah menutup pintu bagi partai dari koalisi seberang masuk ke dalam koalisi pemerintahan.

Baca Juga :  Pelawak Nunung Ternyata Pribadi yang Tertutup di Mata Tetangga

Arsul juga tak menampik bahwa TKN paling tertarik berkoalisi dengan Gerindra.

“Ada memang sebagian partai di KIK yang memberikan penghormatan lebih kepada Gerindra. Ada juga yang berpendapat, Gerindra pantas ditawari (masuk ke koalisi pemerintahan),” ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Menurut Arsul, sebagian partai koalisi menganggap Gerindra sebagai lawan kontestasi yang gentle dan juga tidak mengajak kelompok pendukungnya untuk melakukan tindakan anarkis.

“Sikap-sikap itu yang membuat sebagian teman-teman di koalisi sangat menghormati Gerindra. Sekali lagi, apakah Gerindra berkenan (bergabung) atau tidak, ya itu kita kembalikan kepada mereka,” ujar Arsul.

www.tempo.co

Iklan
Loading...