JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Karanganyar

Sudah Diberi Dispensasi Nambah PPDB Offline, 15 SMPN di Karanganyar Masih Tetap Kekurangan Siswa. Dinas Deteksi Ada 656 Kursi Kosong

Ilustrasi seorang siswi melihat pengumuman hasil PPDB. Dok/JSnews
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
Ilustrasi seorang siswi melihat pengumuman hasil PPDB. Dok/JSnews

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar melaporkan ada 15 SMP negeri yang masih kekurangan siswa pada tahun ajaran baru 2019/2020. Padahal setelah PPDB online, SMPN yang kurang itu sudah diberi dispensasi membuka PPDB offline untuk pemenuhan kuota.

Sekretaris Disdikbud Karanganyar, Agus Hariyanto mengungkapkan dari hasil pendataan jumlah siswa baru, total ada 15 SMP Negeri di Karanganyar masih kekurangan siswa.

Dari 15 SMPN itu total ada 656 kursi yang kosong karena tidak terisi. Data kekurangan itu dihimpun tim Disdikbud selama masa verifikasi setelah penutupan perpanjangan PPDB jalur offline.

Baca Juga :  Ternyata Karanganyar Jadi Primadona Pecinta Gowes, Tapi Sayangnya Banyak Yang Keluhkan Ini!

”Awalnya dari hasil PPDB online itu sekolah negeri di Karanganyar kurang 1.074 siswa. Lalu dilanjutkan offline bisa mendapatkan 418 siswa. Dari total 51 SMPN di Karanganyar, ada 15 sekolah yang belum terpenuhi kuotanya,” paparnya kepada wartawan.

Agus menguraikan dari 15 SMPN itu, ada satu sekolah yang untuk kali pertama tidak dapat memenuhi kuota siswa. Sekolah itu yakni SMPN 3 Karanganyar.

Ia menyampaikan dari total kuota 288 siswa, jumlah siswa barunya sebanyak 285 orang.

Baca Juga :  Disdikbud Karanganyar Diam-Diam Terjunkan Tim Investigasi Usut Kasus 2 PNS di Colomadu. Kadinas: Wis To Percoyo Aku, Sanksi Tegas!

Sehingga masih ada 3 kursi yang kosong. Dari hasil pengecekan, tiga kursi itu kosong karena siswa yang sebelumnya diterima, membatalkan dengan tidak mengikuti daftar ulang.

“Kalau sekolah lain rata-rata kekurangan siswa saat PPDB. Kebanyakan sekolah pinggiran,” imbuhnya.

Ditanya peluang evaluasi sistem zonasi pada PPDB tahun 2019, Agus mengaku masih enggan berkomentar. Sebab sistem zonasi adalah kebijakan pemerintah pusat melalui Kemendikbud dan daerah hanya menjalankan saja. Wardoyo