loading...
Loading...
Ilustrasi seorang siswi melihat pengumuman hasil PPDB. Dok/JSnews

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar melaporkan ada 15 SMP negeri yang masih kekurangan siswa pada tahun ajaran baru 2019/2020. Padahal setelah PPDB online, SMPN yang kurang itu sudah diberi dispensasi membuka PPDB offline untuk pemenuhan kuota.

Sekretaris Disdikbud Karanganyar, Agus Hariyanto mengungkapkan dari hasil pendataan jumlah siswa baru, total ada 15 SMP Negeri di Karanganyar masih kekurangan siswa.

Baca Juga :  Terpapar Asap Putri Cempo, Sejumlah Warga Karanganyar Mulai Mengungsi. Beberapa Anak Mulai Sakit Sesak Nafas 

Dari 15 SMPN itu total ada 656 kursi yang kosong karena tidak terisi. Data kekurangan itu dihimpun tim Disdikbud selama masa verifikasi setelah penutupan perpanjangan PPDB jalur offline.

”Awalnya dari hasil PPDB online itu sekolah negeri di Karanganyar kurang 1.074 siswa. Lalu dilanjutkan offline bisa mendapatkan 418 siswa. Dari total 51 SMPN di Karanganyar, ada 15 sekolah yang belum terpenuhi kuotanya,” paparnya kepada wartawan.

Baca Juga :  12 Warga Karangturi Karanganyar Masih Terkatung di Papua Menunggu Pemulangan. DPRD Desak Pemkab Proaktif dan Beri Santunan 

Agus menguraikan dari 15 SMPN itu, ada satu sekolah yang untuk kali pertama tidak dapat memenuhi kuota siswa. Sekolah itu yakni SMPN 3 Karanganyar.

Ia menyampaikan dari total kuota 288 siswa, jumlah siswa barunya sebanyak 285 orang.

Sehingga masih ada 3 kursi yang kosong. Dari hasil pengecekan, tiga kursi itu kosong karena siswa yang sebelumnya diterima, membatalkan dengan tidak mengikuti daftar ulang.

Baca Juga :  Harta Benda di Wamena Habis Dibakar Massa, 5 Warga Tawangmangu Karanganyar Terpaksa Pulang Kampung. Tiket Ditanggung Pemkab  

“Kalau sekolah lain rata-rata kekurangan siswa saat PPDB. Kebanyakan sekolah pinggiran,” imbuhnya.

Ditanya peluang evaluasi sistem zonasi pada PPDB tahun 2019, Agus mengaku masih enggan berkomentar. Sebab sistem zonasi adalah kebijakan pemerintah pusat melalui Kemendikbud dan daerah hanya menjalankan saja. Wardoyo

 

Loading...