loading...
Loading...

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM  – Mantan Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Lukman Edy menilai mandataris tunggal yang dijalankan Muahiman Iskandar akan mengurangi kualitas demokrasi di internal PKB.

Lukman Edy mengatakan, dengan posisi tersebut Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar, memiliki wewenang lebih dalam mengambil kebijakan partai. Mulai dari menyusun kepengurusan di tingkat pusat, menunjuk pemimpin wilayah, hingga menunjuk calon menteri.

“Jadi, untuk pengurus DPP baru, selamat bekerja keras,” ujarnya pada Senin (26/8/2019).

Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal itu lantas menyindir Munaimin.

“Jangan mengecewakan Ketum. Sebab kalau Ketum tidak berkenan, sewaktu-waktu bisa diganti di tengah jalan,” ujarnya.

Baca Juga :  Demi Bisa Masuk ke Kamar Kos Cewek, Pria di Kediri ini Pakai Hijab, Tatapi Akhirnya Seperti ini

Bentuk kepengurusan semacam itu, ujarnya, membuat dirinya enggan kembali menjadi pengurus DPP PKB. Dia menyatakan tidak cocok dengan konsep lima tahun ke depan pasca Muktamar PKB di Bali.

Bahkan, dia mengatakan bakal menjadi oposisi terhadap pemerintahan Muhaimin di PKB. Dia akan melakukan koreksi terhadap kebijakan yang merugikan partai.

“Selama 10 tahun ini, di internal tidak ada yang berani melakukan kritik terhadap kebijakan Ketum,” lanjutnya.

Sejumlah nama lama hilang dari struktur DPP PKB periode 2019-2024 yang diumumkan oleh Wakil Ketua Umum Ida Fauziah pada Senin (26/8/2019).

Mereka antara lain Abdul Kadir Karding dan Lukman Edy yang belakangan menjadi seteru Muhaimin.

Baca Juga :  Sosok Gus Muwafiq dan Jejak-jejak Ceramahnya

Ida Fauziah mengatakan, telah merangkul pengurus lama, seperti Karding dan Lukman untuk kembali masuk ke kepengurusan baru PKB dengan mengisi formulir. Namun, Lukman dan Karding tak mengisi formulir tersebut.

www.tempo.co

Loading...