JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Perkara Kasda Sragen Kembali Memanas. LS2 Ungkap 3 Kejanggalan Dakwaan, Kejari Dinilai Abaikan Keadilan dan Dikhawatirkan Jadi Peradilan Sesat 

Anggota LS2 Sragen, Eko Wijiyono saat menyampaikan konferensi pers perihal kasus dakwaan Kasda terhadap mantan Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman, Kamis (1/8/2019). Foto/Wardoyo
Anggota LS2 Sragen, Eko Wijiyono saat menyampaikan konferensi pers perihal kasus dakwaan Kasda terhadap mantan Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman, Kamis (1/8/2019). Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM Perkara kasus dugaan korupsi kasda Sragen yang disidangkan untuk terdakwa mantan Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman menuai sorotan tajam dari Lembaga Lingkar Studi Sukowati (LS2) Sragen.

Perkara yang dijeratkan terhadap Agus kini sudah memasuki masa persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang dan terakhir memasuki pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa.

Terkait hal itu, LS2 memandang Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen sebagai jaksa penuntut dinilai tak konsisten dan banyak mengabaikan rasa keadilan dalam memproses kasus Agus.

Hal itu diungkapkan salah satu anggota LS2 Sragen, Eko Wijiyono kepada wartawan Kamis (1/8/2019). Ia mengatakan mencermati berkas dakwaan dan eksepsi yang diajukan terdakwa, pihaknya menilai ada beberapa kejanggalan, ketidaknyamanan dan ketidakadilan yang dilakukan Kejari Sragen.

Eko menyebut ada tiga hal yang menunjukkan sikap inkonsistensi, ketidakadilan dan nuansa standar ganda yang dilakukan Kejari dalam mendakwa Agus ikut menikmati aliran korupsi Kasda.

Baca Juga :  Detik-Detik Ledakan Bom di Polsek Astana Anyar Bandung. Terjadi Saat Personel Apel Pagi

“Pertama dalam hal proses pencairan bilyet deposito Kasda di BPR Joko Tingkir. Dalam putusan untuk terdakwa Untung Wiyono, jaksa berpendapat bahwa agunan deposito cair berdasarkan hukum perbankan dan tidak tergantung persetujuan, perintah bupati atau menunggu hasil rapat pemerintah. Di situ disampaikan bahwa ada  tidaknya perintah bupati, maka bilyet akan dicairkan perbankan dan itu sah,” papar Eko.

Akan tetapi, Eko menyampaikan hal berbeda diterapkan dalam kasus Agus. Di mana dalam dakwaannya, jaksa berpendapat bahwa yang membuat muncul kerugian negara adalah proses perintah pencairan bilyet deposito di BPR Joko Tingkir.

Padahal faktanya, Agus juga tidak pernah memerintahkan pencairan karena dalam rapat, Agus hanya menyampaikan boleh ditandatangani tapi jangan dikasih tanggal, menunggu hasil konsultasi dari Bank Indonesia.

Baca Juga :  Tahun 2023, Puluhan Ruas Jalan di Sragen Bakal Dibangun. Total Rp 294 Miliar, Simak Ini Bocoran Ruas yang Akan Dibangun

Akan tetapi, secara sepihak BPR Joko Tingkir telah mencairkan bilyet itu dan itu juga diakui oleh Surono, Direktur BPR Joko Tingkir waktu itu.

Eko menyampaikan saat itu Surono juga mengakui bahwa pencairan bilyet sah tanpa adanya campurtangan Agus sebagai bupati waktu itu.

“Artinya ini ada standar ganda yang menunjukkan inkonsistensi dari Kejari Sragen dalam memproses kasus Agus. Ketika menuntut Untung Wiyono, Kusharjono DKK menyatakan tidak perlu persertujuan bupati, tapi kenapa ketika mendakwa Agus, pencairan itu dianggap kesalahan,” terangnya.

Lantas, LS2 juga menyoal perihal kasbon Agus yang kemudian dijadikan obyek untuk mendakwa bahwa kasbon pribadi itu diambilkan dari aliran korupsi Kasda. Eko menyampaikan bahwa kasbon itu merupakan pinjaman pribadi Agus kepada Kusharjono yang saat itu menjabat Sekda.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com