JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Solo

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Walikota Solo : Peserta Mandiri akan Kesulitan, Banyak Yang Turun Kelas Jadi Miskin

Dok
loading...
Loading...
Dok

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM– Rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non PBI Kelas 3 menuai kritikan dari Walikota Solo. Menurut FX Hadi Rudyatmo, rencana kenaikan iuran tersebut bisa saja memicu kenaikan angka kemiskinan di Indonesia.

“Terutama bagi para peserta BPJS Kesehatan mandiri, mereka mungkin akan kesulitan membayar iuran. Bahkan mereka bisa turun kelas menjadi kategori miskin jika dipaksa membayar iuran yang semakin mahal,” urainya, Rabu (28/8/2019).

Jika masyarakat peserta BPJS Kesehatan kemudian mengalami kesulitan membayar iuran, bisa saja mereka malah berhenti menjadi anggota BPJS.

Baca Juga :  Kenalkan Electrifying Lifestyle, PLN Ajak Siswa SMA Membatik Dengan Canting Listrik

“Dan capaian peserta akan jauh dari 100 persen. Maka target pemerintah tentang jaminan kesehatan tidak jalan. Kalau mau masuk ke PBI (penerima bantuan iuran), kita juga enggak mampu,” imbuhnya.

Rudy menambahkan, sebaliknya menjadi ranah kewajiban pemerintah jika terjadi kenaikan angka kemiskinan di masyatakat.

“Jika warga miskin semakin bertambah, maka tugas pemerintah akan semakin berat. Karrna negara harus menyediakan PKH (Program Keluarga Harapan) tiap keluarga maksimal dapat Rp 9,6 juta, ada KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sehat), BPNT (Bantuan Pangan Nontunai), lebih besar lagi. Maka dari iti, pemerintah hatusnya mencari solusi lain selain menaikkan biaya iuran BPJS. Jangan menaikkan iuran BPJS-nya dulu, tapi selesaikan dulu tanggung jawab BPJS ke rumah sakit. Naiknya iuran pun tidak akan menutup utang BPJS kok,” tukasnya. Triawati PP

Loading...