loading...

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sebanyak 2.357 aparatur sipil negara (ASN)  diberhentikan dengan tidak hormat. Di antara jumlah tersebut, sebanyak 2.259 ASN berada di lingkup pemerintah daerah dan 98 orang berasal dari instansi pusat.

“Tercatat hingga 5 Agustus 2019, berdasarkan data penyesuaian, masih ada 168 ASN di tingkat instansi daerah yang belum diproses oleh PPK,” ujar Plt Dirjen Otda, Akmal Malik dalam keterangannya, Kamis (14/8/2019) malam.

Baca Juga :  Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh Pimpinan KPK, Dewas Terima 92 Surat Pengaduan

Oleh karena itu, ujar Akmal, pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin melakukan koordinasi intensif bersama instansi lainnya, seperti MenPAN-RB, KPK, BKN dan lainnya untuk mendorong agar upaya kita untuk penegakan hukum bagi ASN ini bisa dilaksanakan.

Akmal menyatakan, penegakan hukum terhadap ASN yang melakukan pelanggaran seharusnya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di tingkat masing-masing. Sehingga kewenangannya berada pada PPK.

Baca Juga :  Ini 2 Aspek Utama Jika Daerah Ingin Terapkan New Normal

“Kita mengetahui bersama UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN itu mengatakan yang diberi otoritas memberikan sanksi kepada ASN yang telah terbukti melanggar adalah PPK. Permasalahannya yang mendorong PPK ini tidak mudah, upaya itu yang terus kita lakukan,” pungkasnya.

www.teras.id