JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Karanganyar

Sejumlah Pihak di Karanganyar Ungkap Maraknya Praktik Money Politik di Pemilu 2019. Begini Modusnya! 

Foto/Wardoyo
Foto/Wardoyo

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM  Sejumlah pihak melontarkan kritik dan masukan dalam evaluasi pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar, Rabu (21/08/2019). Salah satu masukan yang menjadi sorotan dari mayoritas utusan partai politik serta organisasi masyarakat tersebut, adalah masih maraknya kasus politik uang, terutama saat berlangsungnya pemilihan calon anggota legislatif.

Hardianto Tanjung, ketua persatuan penyandang disabilitas fisik Indonesia, menyatakan pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan secara bersamaan, yakni pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres), masih saja terjadi berbagai praktek politik uang.

Baca Juga :  Akan Mendirikan Universitas, BPH Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Pangandaran, Jabar Belajar ke UMUKA Karanganyar

Modus praktik politik uang itu terjadi baik dilakukan secara tersembunyi maupun terang-terangan. Hanya saja, ia menyebut praktek politik uang ini, tidak sampai diselesaikan ke proses hukum.

“Pengawasan sangat lemah. Masyarakat kita juga sangat pragmatis dengan kondisi ini. Politik transaksional ini, jelas sangat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi kita. Orang yang memiliki banyak uang, akan dengan mudah membeli suara rakyat. Dan ini berdampak kepada kualitas dan kinerjanya sebagai wakil rakyat yang hanya mementingkan pribadi, dan mengesampingkan kepentingan masyarakat luas yang diwakilinya,” kata dia.

Baca Juga :  Kisah Bagus Selo, dari Sales Rokok,  Kepala Gudang, Hingga Ketua DPRD. Kini Digadang Masyarakat Nyalon Bupati Karanganyar 2024

Hardianto juga mendesak kepada pemerintah melalui KPU, agar merubah sistem pemilihan umum yang saat ini berlangsung di Indonesia.

Menurutnya pelaksanaan pemilu di Indonesia, harus dikembalikan kepada demokrasi perwakilan yang asli, yakni demokrasi Pancasila.

“Untuk pemilu yang akan datang, kami beharap agar dikembalikan kepada UUD 1945. Setelah pemilihan legislatif, dilanjutkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sistem yang dipakai saat kan sistem demokrasi asing,” tandasnya.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua