loading...
Loading...
Foto/Wardoyo

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM-  Sejumlah pihak melontarkan kritik dan masukan dalam evaluasi pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar, Rabu (21/08/2019). Salah satu masukan yang menjadi sorotan dari mayoritas utusan partai politik serta organisasi masyarakat tersebut, adalah masih maraknya kasus politik uang, terutama saat berlangsungnya pemilihan calon anggota legislatif.

Hardianto Tanjung, ketua persatuan penyandang disabilitas fisik Indonesia, menyatakan pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan secara bersamaan, yakni pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres), masih saja terjadi berbagai praktek politik uang.

Modus praktik politik uang itu terjadi baik dilakukan secara tersembunyi maupun terang-terangan. Hanya saja, ia menyebut praktek politik uang ini, tidak sampai diselesaikan ke proses hukum.

Baca Juga :  45 Tersangka Mafia Narkoba dan Pil Koplo Karanganyar Diringkus. Kapolres Sebut Amankan 26,5 Gram Sabu dan 967 Pil Koplo 

“Pengawasan sangat lemah. Masyarakat kita juga sangat pragmatis dengan kondisi ini. Politik transaksional ini, jelas sangat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi kita. Orang yang memiliki banyak uang, akan dengan mudah membeli suara rakyat. Dan ini berdampak kepada kualitas dan kinerjanya sebagai wakil rakyat yang hanya mementingkan pribadi, dan mengesampingkan kepentingan masyarakat luas yang diwakilinya,” kata dia.

Hardianto juga mendesak kepada pemerintah melalui KPU, agar merubah sistem pemilihan umum yang saat ini berlangsung di Indonesia.

Baca Juga :  Kantor Kecamatan Mojogedang Telan Rp 3,9 Miliar, Bupati Karanganyar Minta Rekanan Kerja Lembur! 

Menurutnya pelaksanaan pemilu di Indonesia, harus dikembalikan kepada demokrasi perwakilan yang asli, yakni demokrasi Pancasila.

“Untuk pemilu yang akan datang, kami beharap agar dikembalikan kepada UUD 1945. Setelah pemilihan legislatif, dilanjutkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sistem yang dipakai saat kan sistem demokrasi asing,” tandasnya.

Menanggapi kritik dan usulan tersebut, ketua KPU Karanganyar, Triastuti Suryandari, menegaskan akan manyampaikannya kepada instansi diatasnya sebagai salah satu masukan dari masyarakat.

“Karena ini berkaitan dengan sistem pemilu, maka usulan ini akan kami sampaikan ke KPU RI sebagai bahan masukan dari masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga :  Bupati Karanganyar Lontarkan Wacana Bentuk Provinsi Baru di Solo Raya

Menurut Triastuti, secara keseluruhan, pelaksanaan pemilu di Karanganyar, telah berlangsung sesuai dengan tahapan dan berjalan baik.

Saran, kritik dan masukan dalam evaluasi itu dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi pelaksanaan pemilu di masa yang akan datang.

Temasuk persyaratan usia minimal bagi anggota KPPS serta fasilitas kesehatan di masing-masing TPS, saat pesta demokrasi berlangsung.

“Segala kritik, saran dan masukan ini akan kita jadikan bahan evaluasi. Yang jelas secara keseluruhan, pelaksanaan pemilu di Karanganyar berjalan sesuai dengan tahapan dan berlangsung dengan aman karena dukungan semua pihak,” tandasnya. Wardoyo

 

Loading...