SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Masih ingat tradisi unik yang dilakukan oleh anggota legislator asal PKB Sragen, Bombong Lukito Samudro membongkar amplopan uang kunjungan kerjanya beberapa hari lalu.
Ya, uang saku Kunker yang diperoleh selama lima tahun menjabat milik putra pengasuh Ponpes Nurul Huda Gondang itu ternyata mencapai lebih dari setengah miliar.
Namun, oleh bapaknya yakni Kyai Syarif Hidayatullah atau Abah Syarif, uang kunker itu ternyata tak boleh dipakai untuk keperluan pribadi. Pasalnya Abah Syarif memandang uang amplopan kunker itu sebagai sesuatu yang syubhat atau tidak jelas dalam hukum Islam.
Saat memimpin pembongkaran satu tas besar berisi amplopan kunker, Minggu (8/9/2019) lalu, Abah Syarif kepada wartawan mengatakan selama menjabat sebagai legislator, putranya yakni Bombong Lukito Samudro memang tak mengambil sepeser pun dari uang Kunker.
Hal itu karena ia sudah menekankan bahwa uang kunker itu dirasa tidak jelas.
Bahkan uang saku pertama untuk kunker ditulisi milik Bombong ditulisi syubhat. Syubhat artinya samar-samar antara halal dan haram.
”Sejak pertama menjadi anggota dewan, setiap amplop yang diterima, dikumpulkan jadi satu, dimasukkan dalam tas ini,” papar Abah Syarif.
Untuk memastikan jumlah yang terkumpul selama satu periode 2014-2019, uang “amplopan” dihitung langsung di di lapangan Pondok Pesantren Nurul Huda.
Disaksikan ulama-ulama dan ratusan tokoh, tas berisi celengan amplop kunker itu dibuka di depan Gus Miftah dan K.H. Syukron Makmun serta para santri.
Hasilnya, selama satu periode atau lima tahun, uang saku di luar gaji itu terkumpul cukup fantastis. Nominalnya total mencapai hingga Rp 531.225.000 atau setengah miliar lebih.
“Itu belum termasuk gajinya. Kalau gajinya dipakai buat bantu orang-orang. Itu pun sudah dipotong langsung. Coba dewan Sragen semua kelakuannya kayak anak saya, jalan di Sragen sudah halus-halus dan lebar-lebar,” ujar Abah Syarif ini setengah berkelakar.
Lebih lanjut Abah Syarif mengungkapkan terkait hukum uang Kunker itu, dirinya sudah bertanya kepada ulama senior K.H. Syukron Makmun. Menurutnya sang senior juga sependapat bahwa uang kunker itu termasuk uang syubhat.
“Uang senilai setengah miliar lebih itu diperbolehkan untuk membangun gedung sekolah atau madrasah. Untuk kepentingan sosial. Nggak boleh digunakan untuk pribadi,” pungkas Abah Syarif. Wardoyo
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
