JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Merasa dirugikan oleh aksi unjukrasa yang berlangsung selama tiga hari, ribuan pengemudi ojek online dari Gojek bakal melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jumat (27/9/2019).
Saat dikonfirmasi, Senior Manager Corporate Affairs Gojek, Alvita Chen menegaskan, ajakan penyampaian aspirasi dalam wujud unjuk rasa tersebut bukan merupakan informasi resmi dari Gojek Indonesia.
Dia mengatakan Gojek melalui driver blog dan pesan di aplikasi mitra driver, mengimbau kepada seluruh mitra Gojek untuk selalu waspada dan tidak mudah terprovokasi serta tidak terlibat dalam hal dan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
Gojek juga mengingatkan seluruh mitra dalam ekosistem untuk tidak menggunakan atribut Gojek dalam segala kegiatan yang tidak berkaitan dengan perusahaan.
“Untuk seluruh masyarakat, pengguna dan mitra Gojek harap terus berhati-hati di jalan,” ujarnya , Kamis (26/9/2019).
Sebagaimana diketahui, pengemudi ojek online bakal berunjuk rasa di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2019).
Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono mengatakan demo di DPR tersebut bakal melibatkan dua ribuan pengemudi ojek online.
“Tapi kami bukan bertujuan politik. Justru kami tidak mau dijadikan alat politik,” kata Igun saat dihubungi, Kamis (26/9/ 2019) dini hari.
Igun mengatakan imbas unjuk rasa yang berujung kerusuhan selama tiga hari ini telah mengganggu pendapatan sebagian pengemudi ojek online.
Sebab, sebagian penumpang dan pengemudi sulit mengakses jalan karena adanya kerusuhan di sejumlah kawasan di Jakarta Barat dan Pusat.
“Yang kena imbasnya kami,” katanya.
Igun berharap unjuk rasa yang bakal digelar pengemudi ojek online pada Jumat bisa berjalan lancar. Pengemudi, kata dia, bakal menyampaikan pandangannya terhadap situasi yang terjadi saat ini.
“Tapi kami tidak ingin unjuk rasa kami dinilai bermuatan politik. Sebab kami tidak ada di ranah itu,” ujarnya.
Diketahui, selama tiga hari gelombang unjuk rasa terjadi di Jakarta. Demonstrasi telah dilakukan mahasiswa pada 23-24 September 2019.
Unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa terkait RUU KUHP dan revisi UU KPK, berujung bentrok dengan petugas keamanan.
Demonstrasi yang diikuti pelajar pada Rabu, 25 September 2019, pun berujung bentrokan dengan aparat hingga dini hari ini.
Para pelajar dengan seragam sekolah dan pramuka memulainya dengan menyerang anggota polisi. Mereka datang ke DPR RI merespons seruan ‘Pergerakan STM Se-Jabodetabek’ usai dua hari demonstrasi mahasiswa terkait RUU KUHP dan revisi UU KPK.
Kalangan pro reformasi menyarankan, Presiden Jokowi mesti memahami keresahan generasi milineal dan pihak yang pro KPK untuk mengatasi demonstrasi. Pemerintah seharusnya tidak nekat, Jokowi perlu meniru cara SBY ketika mengatasi hal serupa.
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
