Nasib SMA SBBS Gemolong Sragen Kian Terkatung-Katung, Komite dan Masyarakat Desak Gubernur Ganjar dan Pemkab 

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Dua tahun sudah, SMA SBBS Gemolong Sragen ditutup. Fasilitas megah nan lengkap yang ada di SMA yang pernah berlabel unggulan dan berstandar internasional itu hingga kini masih mangkrak.

Desakan komite sekolah, masyarakat hingga perwakilan guru maupun tokoh di Sragen Barat untuk menghidupkan kembali SMA itu dengan nama sama atau nama lain pun, hingga kini masih nihil respon.

Kondisi itu pun membuat para komite dan tokoh masyarakat pun mendesak dan mempertanyakan Pemprov dan Gubernur Jateng serta Pemkab Sragen untuk segera menindaklanjuti permohonan pendirian SMA Negeri di Gemolong.

Desakan itu kembali mencuat menyusul belum adanya kabar apapun perihal tindak lanjut dari usulan SMA negeri di Gemolong itu.

Ketua Komite Sragen Bilingual Boarding School ( SBBS), Agung Purnomo menyayangkan tidak ada respon cepat dari pemerintah soal desakan kebutuhan SMA Negeri di wilayah eks Kawedanan Gemolong.

Padahal selain kondisi fasilitas yang mangkrak, saat ini sekolah negeri di Gemolong dan sekitarnya dirasa kurang. Sehingga dampaknya terasa saat regulasi penerimaan siswa sistem zonasi lalu.

Desakan ini atas keresahan masyarakat karena kesulitan mendapat sekolah pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lalu.

“Jangan sampai di pendaftaran kedepan akan datang muncul masalah yang sama. Kami juga heran Pak Gubernur sampai sekarang juga belum ada respon. Sudah kita layangkan surat beberapa waktu lalu. Bupati dan Pemkab Sragen juga belum ada tindaklanjut. Padahal dari Mendikbud dan Dirjen sudah acc. Sebenarnya ada apa kok demi kepentingan pendidikan saja sangat lamban merespon,” kata Agung kepada wartawan, Kamis (12/9/2019).

Dia menyampaikan desakan itu didasarkan pada realita banyaknya siswa kebingungan mendapatkan sekolah SMA/SMK saat PPDB 2019/2020 lalu.

Lulusan dari 34 SMP di Gemolong dan sekitarnya tak mampu tertampung karena sekolah setingkat SMA/SMK di eks kawedanan Gemolong cuma ada 3 untuk sekolah negeri.

“Kasihan jika tidak segera ada tindakan. Apakah ini justru tidak menciptakan diskriminasi baru. Masalah baru bagi siswa yang tidak mampu,” timpal Didik, warga Gemolong.

Agung menguraikan pihaknya juga sudah menggandeng sejumlah pihak,  termasuk DPRD Provinsi dan menyampIkan ke Dinas Pendidikan.  Namun hingga kini harapan segera ada tindaklanjut, juga tak kunjung datang.

Masyarakat berharap ada respon bupati segera agar ada tindak lanjut. Karena sejak dulu selalu diarahkan domain provinsi untuk kebutuhan SMA Negeri baru di Gemolong.

“Memang dibutuhkan goverment will untuk mewujudkan ini. Makanya kami mendorong Pemkab dan Pemprov karena ini juga demi kepentingan pendidikan dan generasi ke depan,” tandasnya.

Dia menyampaikan memang masih ada sekolah Swasta. Kondisi itu dikatakannya tidak menjadi masalah dan sedikit membantu.  Namun adanya sekolah negeri tetap dirasa perlu karena sesuai ketentuan bisa menampung orang tidak mampu.

“Harusnya pengalaman kemarin bisa dikaji untuk mengatasi masalah baru. Jangan seperti desa Purworejo Gemolong, karena sistem zonasi justru warganya kesulitan cari sekolah,” keluhnya.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda)  Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono berjanji akan mengkaji permintaan warga.

“Kita kaji dulu, kita telaah dan dicek.  Lihat dulu bagaimana, kalau memang iya kita pertimbangkan. Tapi kalau tidak,  ya bagaimana caranya agar bisa bergabung dengan yang lain,” tuturnya saat meresmikan Peletakan batu pertama SMK 1 Tanon belum lama ini.  Wardoyo