JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Karanganyar

Realisasi PBB Belum Ada 50 %, Bupati Karanganyar Klaim Masyarakat Selalu Tepat Waktu Bayar PBB 

Ilustrasi PBB
madu borneo
madu borneo
madu borneo

Ilustrasi PBB

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM Bupati Karanganyar, Julyatmono, tetap optimis tagihan PBB tahun 2019 ini, dapat terealisasi. Menurut Bupati, secera umum, masyarakat Karanganyar selalu tepat waktu saat membayar PBB. Sedangkan untuk perusahaan, dan lahan milik warga di luar Karanganyar,  meski agak terlambat, tetap melunasi tagihan PBB mereka.

Masyarakat kita selalu tertib dan membayar tetap waktu. Yang besar biasanya milik perusahaan, juga pasti terbayar. Dan biasanya  mereka membayara di akhir tahun.

“Meski demikian, mereka terus kita ingatkan dan kita berikan surat pemberitahuan,” ujar bupati.

Baca Juga :  Pelaku UKM Karanganyar Yang Bangkrut dan Butuh Modal, Ini Sederet Peluang Bantuan Pemerintah Yang Bisa Didaftar. Dibuka Mulai 22 Oktober! 

Pernyataan bupati itu menanggapi realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) terbayar baru mencapai Rp 13,916 miliar.

Jika dipersentase, pencapaian itu hanya 48,33 persen dari total target yang ditetapkan Rp 28 miliar di tahun 2019.

Hal tersebut diungkapkan pelaksana tugas Badan Keuangan Daerah (BKD), Narimo dalam rapat koordinasi PBB Perdesaan dan Perkotaan kemarin.

Menurut Narimo sejumlah faktor ikut mempengaruhi penurunan realisasi pungutan pajak tahun 2019 ini.

Di antaranya sistem pembayaran PBB yang tidak simple, sehimgga berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap petugas pemungut pajak.

Baca Juga :  Orang Sudah Dikubur Sering Masuk Data Pemilih, KPU Karanganyar Luncurkan Sistem Sidatan. Tiap Bulan Bakal Update!

Faktor lain yang juga ikut mempengaruhi adalah para petugas yang tidak mendapatkan honor. Karena pengganti honor telah dialokasikan dalam bentuk hadiah lunas pajak yang didasarkan pada kinerja minimal mencapai 75 persen.

“Untuk tahun ini, memang mengalami penurunan. Untuk mempercepat pemasukan PBB kami mengambil langkah jemput bola penagihan PBB ke perusahaan dan desa yang persentasenya masih rendah. Kami juga melakukan bulan panutan pajak pembayaran PBB,” kata Narimo. Wardoyo