loading...
Loading...
Ilustrasi PBB

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM- Bupati Karanganyar, Julyatmono, tetap optimis tagihan PBB tahun 2019 ini, dapat terealisasi. Menurut Bupati, secera umum, masyarakat Karanganyar selalu tepat waktu saat membayar PBB. Sedangkan untuk perusahaan, dan lahan milik warga di luar Karanganyar,  meski agak terlambat, tetap melunasi tagihan PBB mereka.

Masyarakat kita selalu tertib dan membayar tetap waktu. Yang besar biasanya milik perusahaan, juga pasti terbayar. Dan biasanya  mereka membayara di akhir tahun.

Baca Juga :  Di Balik Ganasnya Jalur Solo-Tawangmangu Yang Banyak Renggut Korban Nyawa. Begini Analisa dan Imbauan Kasatlantas Karanganyar!

“Meski demikian, mereka terus kita ingatkan dan kita berikan surat pemberitahuan,” ujar bupati.

Pernyataan bupati itu menanggapi realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) terbayar baru mencapai Rp 13,916 miliar.

Jika dipersentase, pencapaian itu hanya 48,33 persen dari total target yang ditetapkan Rp 28 miliar di tahun 2019.

Baca Juga :  Vonis Bebas 5 Terdakwa Korupsi di Karanganyar, Begini Tanggapan Kuasa Hukumnya!  

Hal tersebut diungkapkan pelaksana tugas Badan Keuangan Daerah (BKD), Narimo dalam rapat koordinasi PBB Perdesaan dan Perkotaan kemarin.

Menurut Narimo sejumlah faktor ikut mempengaruhi penurunan realisasi pungutan pajak tahun 2019 ini.

Di antaranya sistem pembayaran PBB yang tidak simple, sehimgga berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap petugas pemungut pajak.

Faktor lain yang juga ikut mempengaruhi adalah para petugas yang tidak mendapatkan honor. Karena pengganti honor telah dialokasikan dalam bentuk hadiah lunas pajak yang didasarkan pada kinerja minimal mencapai 75 persen.

Baca Juga :  45 Tersangka Mafia Narkoba dan Pil Koplo Karanganyar Diringkus. Kapolres Sebut Amankan 26,5 Gram Sabu dan 967 Pil Koplo 

“Untuk tahun ini, memang mengalami penurunan. Untuk mempercepat pemasukan PBB kami mengambil langkah jemput bola penagihan PBB ke perusahaan dan desa yang persentasenya masih rendah. Kami juga melakukan bulan panutan pajak pembayaran PBB,” kata Narimo. Wardoyo

Loading...