JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Gladi Bersih Pelantikan Anggota DPR Cuma Diikuti 2 Orang, Ini Alasannya

Sejumlah anggota DPR RI berswafoto bersama sebelum Rapat Paripurna terakhir masa jabatan 2014-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019) / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Gladi bersih pelantikan anggota DPR, DPD dan MPR  periode 2019-2024, Senin (30/9/2019) sore terasa sepi. Pasalnya, gladi bersih tersebut hanya diikuti dua orang anggota, yakni anggota tertua dan termuda.

Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar mengatakan anggota lainnya memang diminta tidak perlu hadir mengikuti gladi resik dengan alasan keamanan.

“Itu (keamanan) juga salah satu pertimbangan. Kami sepakati setelah koordinasi keamanan tadi pagi, buat gladi sore ini tidak melibatkan anggota supaya lebih efektif dan efisien waktunya,” kata Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Anggota DPR tertua adalah Abdul Wahab Dalimunthe (80 tahun) dari Partai Demokrat, sedangkan anggota termuda adalah Hillary Brigitta Lasut (23) dari Partai Nasdem. Mereka diharuskan mengikuti gladi resik lantaran akan menjadi pimpinan sidang pertama DPR besok.

Baca Juga :  Emak-emak Penggunting Bendera Merah Putih Resmi Ditetapkan sebagai Tersangka, Terancam Hukuman Penjara 5 Tahun atau Denda Rp500 Juta

Gladi resik pelantikan anggota DPR periode 2019-2024 ini berlangsung di tengah aksi unjuk rasa mahasiswa, pelajar, dan masyarakat di sekitar gedung DPR. Ini merupakan aksi lanjutan dari gelombang unjuk rasa sebelumnya yang terjadi sejak 19, 23, dan 24 September lalu.

Dengan adanya demonstrasi ini, sejumlah ruas jalan menuju gedung DPR ditutup. Indra mengatakan, itu juga sebabnya gladi digelar tanpa melibatkan 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD terpilih periode 2019-2024.

“Kalau kami nanti gladi menunggu 575 anggota DPR plus DPD, waktunya berlarut-larut,” ujar Indra.

Adapun aksi unjuk rasa masyarakat Senin (30/9/2019) menyerukan tujuh tuntutan untuk DPR dan pemerintah, yakni:

Baca Juga :  Sabtu, DKI Jakarta Tambah 1.440 Orang Positif Covid-19

– Menolak RKUHP, RUU Pertambangan dan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan; mendesak pembatalan UU KPK dan UU SDA; mendesak disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

– Batalkan Pimpinan KPK bermasalah pilihan DPR

– Tolak TNI dan Polri tempati jabatan sipil

– Stop militerisme di Papua dan daerah lain. Bebaskan tahanan politik di Papua segera!

– Hentikan kriminalisasi aktivis

– Hentikan pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang dilakukan oleh korporasi, dan pidanakan korporasi pembakar hutan, serta cabut izinnya!

– Tuntaskan pelanggaran HAM dan adili penjahat HAM, termasuk yang di lingkaran kekuasaan; pulihkan hak-hak korban segera!

www.tempo.co