JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pidato Presiden Jokowi saat pelantikan dirinya sebagai presiden untuk periode 2019-2024 menuai kritikan dari sebagian pihak karena tidak menyinggung isu hukum, Hak Azasi Manusia (HAM) serta pemberantasan korupsi.
Mengenai hal itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan yang Jokowi sampaikan adalah pidato pengukuhan, bukan pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019.
Sehingga, yang terkandung dalam pidato pengukuhan adalah sebuah visi Indonesia pada 2045.
“Sebuah haluan yang harus kita jalankan sebagai suatu bangsa agar punya arah,” kata Hasto di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2019).
Dari pidato sepanjang 10 halaman yang dibaca Jokowi, tidak ada satu kalimat atau paragraf pun yang membahas soal hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi. Pidato Jokowi hanya berfokus kepada pembangunan ekonomi.
Aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Rivan Lee Ananda menilai Presiden tidak memahami HAM.
“Konsep keadilan yang tertulis dalam Nawacita seolah hanya sebatas interpretasi subyektif yang tidak berpihak kepada korban pelanggaran HAM berat,” kata Rivan melalui pesan teks, Minggu (20/10/2019).
Dalam pidatonya, Jokowi memaparkan lima program yang menjadi fokus pengerjaan dalam lima tahun mendatang. Kelima program itu adalah pembangunan sumber daya manusia, meneruskan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM, penyederhaan birokrasi investasi, dan transformasi ekonomi.
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
