SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mewajibkan Unit Pelayanan Teknis (UPT) untuk menggunakan media sosial. Hal itu dilontarkannya saat menghadiri Temu Administrator Muda Indonesia (Admi) 2019 bertempat di Gedung Auditorium G. P. H Haryo Mataram UNS, Senin (4/11/2019).
“Saya wajibkan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) saya untuk menggunakan Media Sosial (Medsos). Kita kawinkan program yang kita miliki dengan Medsos. Lalu, juga kita melakukan digitalisasi, misalnya dalam hal tanda tangan digital, barcode, verifikasi online, notifikasi mobile, arsip surat online, disposisi dan tracking surat,” urainya.
Namun demikian, sampai saat ini Ganjar mengakui masih saja ditemukan budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan Pungutan Liar (Pungli) di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh sebab itu, Ganjar secara tegas akan menindak setiap ASN yang ketahuan melakukan Pungli dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Pungli itu penyakit yang nyebelin. Tapi, kami di Provinsi Jateng berinisiatif membenahinya dan berhasil menyabet penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai provinsi paling berintegritas dengan nilai 78.26 dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) di 26 lembaga,” tandasnya.
Sementara itu, Temu Admi merupakan salah satu forum diskusi ilmiah bagi mahasiswa Program Studi (Prodi) Ilmu Administrasi Negara/ Publik se-Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun untuk mengembangkan bidang keilmuan administrasi publik/ negara dan pada tahun ini sebanyak 44 perguruan tinggi dari berbagai daerah, seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta dan Universitas Tanjungpura mengikuti jalannya Temu Admi 2019. Triawati PP
