SIAPAPUN warga negara Indonesia (yang memenuhi syarat), berhak mengajukan diri mencalonkan presiden, gubernur, bupati dan wali kota. Tak terkecuali Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pengusaha kuliner lulusan University of Technology, Australia, ini telah mendaftar sebagai bakal calon (balon) Wali Kota Surakarta (Solo) lewat pintu DPP PDI Perjuangan (PDIP).
* Langkah politik itu dilakukannya lantaran pintu pendaftaran di DPC PDIP Solo sudah ditutup. PDIP Solo yang diketuai FX Hadi Rudyatmo (Rudy) yang juga Wali Kota Solo, mengklaim sudah mempunyai pasangan balon sendiri dan sudah didaftarkan ke DPP PDIP. Yakni, pasangan Ahmad Purnomo dan Teguh Prakoso. Keduanya anggota PDIP. Purnomo kini menjabat Wakil Wali Kota, sedangkan Teguh anggota DPRD Solo.
*Publik dan kalangan PDIP Solo terhenyak. Manuver Gibran tersebut dinilai serba tiba-tiba, jika tak boleh dibilang ambisius. Sekedar tahu saja, kata (ambisius) sudah menjad kata sifat, sehingga sering dilekatkan dengan sifat seseorang.
*Awal Oktober lalu, Gibran mendaftar ke DPC PDIP Solo menjadi anggota partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini. Setelah mengantongi KTA PDIP, Gibran mengumumkan niatnya untuk mendaftar balon Wali Kota Solo pada Pilkada Solo 2020. Beberapa tokoh PDIP pun disowani untuk mengutarakan niatnya. Di antaranya Rudy dan Megawati. Kedua tokoh ini mempersilakan asalkan Gibran mengikuti aturan main PDIP dalam hal ini mengenai pencalonan kepala daerah.
*Niat Gibran untuk memimpin Kota Solo – mengikuti jejak sang ayah – menuai kontroversi di ranah publik. Pun di kalangan PDIP. Seperti diketahui, sebelum menjadi presiden dan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi menjabat Wali Kota Solo dua periode (2005-2010 dan 2010-2012).
*Bagi yang pro dan kontra sudah tentu masing-masing punya argumentasi. Yang tak sepakat atas niat Gibran menilai ia kader PDIP kemarin sore – karena baru awal Okrober lalu pegang KTA PDIP. Selain itu, Gibran jarang berinteraksi dengan publik. Ia baru terjun ke publik (baca: masyarakat akar rumput) secara rerbuka setelah dirinya berniat nyalon wali kota.
*”Gibran itu kader anyar kinyis-kinyis. Jangan buru-buru-lah. Sabar dulu. Toh masih ada waktu setelah Pilkada Solo 2020,” ujar seorang tokoh PDIP Solo. Dia pun heran kalau Gibran memang ingin duduk di singgasana wali kota, kenapa tidak dulu-dulu masuk anggota PDIP. “Tidak ujuk-ujuk masuk anggota dan langsung nyalon wali kota,” dia manambahkan.
*Bagi yang pro, niat Gibran wajar saja dan rasional. Juga memang ia sebagai warga negara punya hak untuk menjadi pejabat politik. Gibran yang kini berumur 32 tahun (lahir di Solo, 1 Oktober 1987) adalah tergolong kaum milenial. Sesuai perkembangan zaman, ia sangat mampu menjawab tatangan Kota Solo lima tahun mendatang. Di era digital sekarang ini dibutuhkan pemimpin muda yang open minded terhadap teknologi.
*Sah-sah saja semua punya pendapat sesuai sudut pandang masing-masing. Namun, jika kelak rekomendasi (calon wali kota) dari DPP PDIP jatuh ke tangan Gibran, boleh-boleh saja bila ada yang menuding: Jokowi sedang membangun dinasti politik. Terlebih ada kedekatan Jokowi dengan Ketum PDIP Megawati – yang punya hak prerogatif terhadap semua kebijakan politik PDIP.
*Di masa kini, memang dinasti politik sedang ngetren dan oleh aktivis serta pegiat demokrasi dianggap menodai jagat politik dan demokrasi di negeri kita.
*Yang pasti, palu rekomendasi ada di tangan Megawati. Tapi, ia tentunya tak akan sembarangan memberi rekomendasi. Ada kajian dan pertimbangan politik. Di antaranya rekam jejak balon, hasil survei (elektabilitas balon) dan kapasitas serta kapabilitasnya.
*Yang pasti pula, saat ini Gibran rajin menghimpun dukungan ke publik. Misalnya, beberapa hari lalu komunitas yang menamakan diri KaGeGe (Kancane Gibran Gess), melalukan aksi tanda tangan di selembar kain warna merah muda sepanjang sekitar 30 meter. Hasilnya, sekitar 200 orang menorehkan tanda tangan.
*Di negeri kita, politik memang menggelikan sekaligus keras dan kejam. Hari ini bilang A esoknya menjadi z. Tergantung kepentingan masing-masing: aku dapat apa kau dapat apa.
*Intinya, dalam politik tiada kawan dan lawan abadi. Sekali lagi, semua tergantung kepentingan pragmatis, sesaat. Tidak abadi. Begog D. Winarso, Wartawan Senior
