JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

KPK Pertanyakan Pemberian Grasi Untuk Terpidana Korupsi Anas Maamun, Ini Jawaban Jokowi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif / tribunnews.com

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemberian grasi kepada terpidana korupsi Anas Maamun oleh presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bingung.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mempertanyakan dasar pemberian pengurangan hukuman (grasi) oleh Presiden Jokowi kepada terpidana korupsi tersebut.

Annas Maamun sebelumnya divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor dan diperberat menjadi 7 tahun di tingkat kasasi.

Mantan Gubernur Riau itu dipenjara atas kasus korupsi alih fungsi lahan.

Laode M Syarif mengatakan KPK sudah menerima surat pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Ia menyampaikan, isi dari surat pemberitahuan tersebut adalah memberitahukan adanya pemberian grasi oleh Presiden Jokowi, dan meminta KPK untuk melaksanakan keputusan tersebut.

“Kami sudah mendapatkan surat dari Kementerian Hukum dan HAM, sama Dirjen Lapas, bahwa ada grasi, dan meminta jaksa KPK untuk melaksanakan grasi tersebut,” ujar Laode di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Baca Juga :  Dinyatakan Positif Covid-19, Menteri Agama Fachrul Razi Jalani Isolasi. Tugas Didelegasikan ke Wamenag

Namun, Laode mengaku KPK belum menerima penjelasan terkait pemberian grasi untuk Annas Maamun meski telah menerima surat pemberitahuan.

“Pasti akan dilaksanakan oleh KPK, tetapi kami belum mendapat informasi apa alasan dari pemerintah untuk menetapkan Pak Annas Maamun itu untuk diberikan grasi,” jelas Laode.

Diketahui, Presiden Jokowi memberi pengurangan hukuman penjara selama 1 tahun, sehingga hukuman Annas menjadi 6 tahun penjara.

Setelah kabar pemberian grasi itu beredar, Jokowi angkat bicara terkait alasan pemberian grasi tersebut.

“Semua yang diajukan kepada saya, kita kabulkan, coba dicek berapa ratus yang mengajukan dalam satu tahun, yang dikabulkan berapa coba dicek,” ujar Jokowi di Istana Bogor, Rabu (27/11/2019).

Jokowi mengatakan pemberian grasi kepada Annas itu sudah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA).

Selain itu dari Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD juga sudah mempertimbangkannya.

Baca Juga :  Joko Tjandra Janjikan USD 1 Juta untuk Jaksa Pinangki

“Kenapa itu diberikan, karena dari pertimbangan MA seperti itu, pertimbangan kedua dari Menkopolhukan juga seperti itu,” jelas Jokowi.

Presiden juga menyampaikan alasan bahwa pemberian grasi itu berdasarkan sisi kemanusiaan.

“Ketiga, memang dari sisi kemanusiaan, ini kan umurnya sudah uzur dan sakit-sakitan terus,” katanya.

Jokowi menegaskan, selain melihat dari sisi kemanusiaan, juga berdasarkan pertimbangan dari MA.

“Dari kacamata kemanusiaan itu diberikan, tapi sekali lagi ini dari pertimbangan Mahkamah Agung,” lanjutnya.

Ia menilai keputusan pemberian grasi tersebut tidak perlu dipermasalahkan, karena tidak setiap hari atau setiap bulan grasi diberikan.

“Kalau setiap hari kita keluarkan grasi untuk koruptor, setiap hari atau setiap bulan, itu silakan baru dikomentari,” lanjut Jokowi.

www.tempo.co