JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang eks napi koruptor maju dalam Pilkada. Namun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pendapat tersebut sebagai konsep kuno.
Tito menyebut, saat ini Indonesia sudah mulai beralih ke konsep restorative justice, yakni beralih dari pemidanaan dengan teori pembalasan menjadi teori rehabilitasi.
“Terserah rakyat mau pakai konsep mana. Kalau memilih pembalasan, ya balas aja, termasuk dia enggak boleh ngapa-ngapain. Berarti kita kembali ke teori kuno,” ujar mantan Kapolri ini usai rapat bersama Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (18/11/2019).
Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman bersikukuh mengusulkan aturan tentang larangan eks napi koruptor mencalonkan diri di pilkada.
Aturan itu masuk dalam PKPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020. Alasannya, KPU ingin menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk masyarakat.
Mengantisipasi aturan ini digugat lagi ke Mahkamah Agung, KPU meminta UU Pemilu direvisi terlebih dahulu oleh DPR.
“Semua pihak kalau saya lihat komentarnya, sepanjang ini diatur di dalam undang-undang maka bisa diterima,” ujar Arief di Kompleks Parlemen, Senayan Senin (4/11/ 2019).
Pada Pileg 2019 lalu, KPU membuat PKPU yang melarang eks caleg napi koruptor ikut pemilu.
PKPU tersebut digugat ke MA karena dianggap bertentangan dengan peraturan diatasnya. Di tingkat MA, peraturan tersebut dibatalkan dan caleg eks napi koruptor boleh mencalonkan diri.
