loading...
Mantan Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman sesaat sebelum memasuki pintu Lapas Kelas II A Sragen, Jumat (14/6/2019). Foto/Wardoyo

SEMARANG, JOGLOSEMAR NEWS.COM Mantan Bupati Sragen periode 2011-2016, Agus Fatchur Rahman divonis 1,5 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi dana kas daerah Kabupaten Sragen semasa pemerintahan Bupati Untung Wiyono tahun 2011 dengan kerugian negara mencapai Rp 11,2 miliar.

Vonis itu mengemuka dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jateng di Semarang, Rabu (20/11/2019).

Sidang yang dipimpin ketua majelis hakin Sulistyono itu digelar dengan agenda pembacaan putusan.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 20 tahun 2001.

Kemudian menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider 3 bulan.

“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan subsider pasal 3 yakni menyalahgunakan wewenang dan jabatan. Untuk kerugian negara Rp 10 juta memang tidak dibahas oleh hakim,” kata JPU sekaligus Kasi Pidsus Kejari Sragen, Agung Riyadi, Rabu (20/11/2019) petang.

Baca Juga :  Momen Haru Danyon 408 Sragen Tuntun Nenek 90 Tahun Untuk Pengobatan Gratis Bersama Ratusan Lansia dan Warga Miskin. Sebut Tak Ada Batas TNI dengan Rakyat!

Majelis hakim memandang kebijakan memerintahkan penandatanganan bilyet untuk pencairan deposito Kasda sebagai kesalahan.

Namun, angka kerugian negara Rp 10 juta yang sebelumnya muncul dalam tuntutan jaksa, tidak masuk dalam vonis. Sehingga tidak ada kerugian negara dan tak ada putusan pengembalian kerugian negara.

Putusan itu enam bulan lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Selain itu jaksa menuntut  pidana denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Sidang pembacaan vonis digelar mulai pukul 13.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Atas putusan itu, baik terdakwa dan jaksa penuntut menyatakan masih pikir-pikir.

Menurut Agung, dengan sama-sama pikir-pikir, maka kepastian apakah putusan itu inkrah atau ada upaya hukum lain, masih harus menunggu tujuh hari ke depan.

Baca Juga :  Beredar Info Pembuatan SIM Kolektif Tanpa Tes di Semua Kantor Samsat di Indonesia Tanggal 1 dan 2 Maret 2020. Begini Fakta Sebenarnya!

Terpisah, anggota Lembaga Lingkar Studi Sukowati (LS2), Eko Wijiyono menyesalkan putusan majelis hakim tersebut. Menurutnya putusan itu telah melukai rasa keadilan. Pasalnya fakta yang ada, tidak ada kerugian negara dalam perkara itu serta terdakwa terbukti tak ikut menikmati aliran dana kasda seperti yang didakwakan.

“Ini putusan yang sangat tidak adil,” paparnya. Wardoyo