SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Memasuki masa pemupukan, para petani di wilayah Sragen mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi. Tak hanya jatah yang jauh dari kebutuhan, pupuk bersubsidi juga menghilang menjelang waktu dibutuhkan petani.
Keluhan itu mencuat di wilayah Sragen Barat, salah satunya di Kecamatan Tanon. Petani di beberapa desa mengaku kesulitan mendapatkan pupuk dirasakan sejak beberapa minggu lalu.
Padahal saat ini sudah memasuki masa pemupukan kedua yang paling menentukan.
Siswanto (63) petani asal Dukuh Ketro, Tanon menuturkan jenis pupuk yang mengalami kekosongan antara lain Ponska dan Urea.
Ia mengaku memang mendapat jatah pupuk bersubsidi dari kelompok tani. Akan tetapi jumlahnya sangat minim.
Sementara untuk menutuupi kekurangan, dirinya mencari ke kios-kios juga banyak yang kosong.
“Kalau pun ada harganya jauh lebih mahal. Seperti pupuk Ponska subsidi Rp 120.000 sedangkan non subsidi Rp 135.000. Sedangkan Urea subsidi Rp 95.000 khusus kelompok tani, Urea non subsidi Rp 115.000. Benar-benar susah petani Mas. Padahal ini udah waktunya mupuk kedua dan kalau telat udah bahaya,” paparnya Rabu (11/12/2019).
Keluhan serupa juga muncul dari petani di wilayah Desa Gading. Salah satu petani, Parmin warga Desa Gading, Kecamatan Tanon menjelaskan pupuk langka sejak awal tanam padi.
Dia sudah bolak-balik di tempat kelompok tani akan tetapi selalu kosong.
”Kemarin sempat turun jenis pupuk urea harga bagi kelompok tani 95 ribu. Tapi tidak lama pupuk 1 truk ludes di ambil petani yang lain, banyak yang kekurangan kemarin,” ujarnya.
Menanggapi keluhan petani tersebut, Kepala Dinas Pertanian Sragen Eka Rini Mumpuni menegaskan bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi lantaran persediaan terbatas dan kurang dari pengajuan.
”Kami sudah tahu kalau kurang, karena usulan sesuai RDKK itu sudah kita ajukan sesuai kebutuhan. Tetapi turunnya berdasarkan kuota, jatahnya se Indonesia,” ujar Eka.
Dia menjelaskan dosis penggunaan pupuk subsidi terpaksa dikurangi karena persediaan terbatas. Dia juga mengakui selisih harga pupuk dengan yang non subsidi cukup tinggi.
”Kami berupaya menyampaikan ke pusat, agar disparitasnya tidak terlalu tinggi,” paparnya kepada wartawan. Wardoyo
