SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kegiatan roadshow bertajuk pembinaan mental spiritual PNS dan gerakan serentak gerakan masysrakat hidup sehat (Gertak Germas) yang digelar keliling dan dihadiri Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, menuai sorotan.
Sejumlah DPRD dan kalangan masyarakat menyayangkan kegiatan roadshow 20 kecamatan itu ditengarai ditunggapi pesan politis bupati menuju Pilkada 2020.
Kritikan datang dari sejumlah fraksi di DPRD Sragen. Ketua Fraksi Golkar DPRD Sragen, Sri Pambudi mengatakan fraksinya memang banyak menerima aduan dan masukan perihal kegiatan Gertak Germas dan pembinaan PNS yang digelar sejak beberapa pekan lalu itu.
Pasalnya, kegiatan itu dihadiri oleh bupati dan ditengarai selalu diselipi muatan politis terkait kepentingan bupati yang dikabarkan maju kembali di Pilkada 2020.
“Sebenarnya waktu pendapat akhir fraksi pada paripurna kemarin sudah kami ingatkan. Jangan sampai dalam melakukan kegiatan yang dibiayai APBD dititipi pesan-pesan politis tertentu atau kepentingan pribadi bupati,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Kamis (5/12/2019).
Pambudi menguraikan dirinya mengatakan kritikan bukan pada kegiatannya. Akan tetapi pada urgensi kehadiran bupati dan selipan pesan untuk kepentingan Pilkada yang dinilai kurang pas.
Terlebih, kegiatan itu didanai dari APBD. Ia berharap sebagai penyelenggara pemerintahan, eksekutif dan bupati bisa memahami prinsip-prinsip dalam menggelar kegiatan maupun menjaga kegiatan dari hal-hal yang menyimpang.
“Mestinya saudara Bupati bisa menempatkan diri. Kalau memang kegiatannya pembinaan mental PNS dan kampanye Germas, ya hadir dan pengarahannya ya seputar itu. Jangan kemudian diselipi ajakan atau arahan pribadi menjurus politis. Kecuali memang acara pribadi bupati lalu memgundang masyarakat dan di situ menyampaikan pesan politis, monggo. Tapi ini kan kegiatan didanai APBD,” terangnya.
Ia meyakini masyarakat sudah cerdas dan belum tentu ajakan atau titipan politis itu berpengaruh ke masyarakat. Meski demikian, ia berharap agar bupati dan eksekutif bisa menjaga etika dan menjaga kegiatan APBD agar tak dinodai dengan hal-hal yang melanggar prinsip penganggaran.
“Fungsi kontrol DPRD terhadap anggaran itu bukan hanya pada penyimpangan saja, tapi juga pelaksanaannya agar berjalan sesuai koridor dan tidak disusupi hal-hal yang melanggar aturan. Makanya main fair saja lah,” tandasnya.
Ia juga berharap Komisi I dan Komisi IV bisa memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap kegiatan eksekutif tersebut.
Senada, anggota fraksi PKB DPRD Sragen, Fathurrohman juga mengaku mendapat banyak laporan soal kegiatan roadshow Germas dan pembinaan PNS ke kecamatan-kecamatan disusupi kepentingan politis bupati.
Ia juga menyayangkan munculnya pesan politis di ajang yang selalu menghadirkan PNS dan kader kesehatan di setiap kecamatan tersebut.
“Sangat disayangkan kalau hanya jadi ajang untuk menyelipkan pesan politis bupati. Yang kami pertanyakan, Germas itu kan untuk menggerakkan masyarakat tapi PNS juga dikumpulkan di satu tempat di kecamatan lalu ada pesan politis. Kalau bupati hadir ya mestinya yang dibicarakan atau arahannya ya soal Germasnya, jangan soal politik. Ini nggak nyambung antara kegiatan dan tujuannya. Makanya kami hanya mengingatkan saja. Kalau memang kegiatan Germas itu mau dipakai kampanye ya silakan untuk kampanye saja. Tapi jangan pakai anggaran rakyat,” terangnya.
Ia juga menyoal adanya keluhan dari PNS di kecamatan yang merasa terbebani karena diminta ikut urunan guna menyokong kegiatan tersebut.
Tak hanya dari DPRD, tokoh masyarakat pun juga angkat bicara. Salah satu tokoh asal Masaran dan juga kader Demokrat, Suyadi Kurniawan juga menyoroti agenda roadshow pembinaan mental PNS dan Germas yang dipakai untuk menyelipkan pesan politis bupati di Pilkada 2020.
“Pilkada itu lawannya nggak hanya calon lain saja, tapi juga rakyat. Kalau anggaran rakyat dipakai untuk menyelipkan kepentintan politis bupati itu sama saja dengan memakai uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Kalau mau kampanye nanti ada saatnya, jangan memancing-mancing situasi menjadi tidak kondusif dengan memanfaatkan kegiatan didanai APBD untuk politis,” tegasnya. Wardoyo
