JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Karanganyar

7 Kursi Eselon II Masih Kosong, Bupati Karanganyar Bakal Geber Seleksi. Siap-siap, Mutasi Berikutnya?

Lelang jabatan
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
Ilustrasi seleksi Lelang jabatan

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM Mutasi dan pelantikan 442 pejabat Senin (6/1/2020) kemarin, ternyata belum tuntas. Masih ada tujuh kursi eselon II yang masih kosong.

Sejumlah OPD yang masih kosong tersebut masing-masing, Kepala Dinas Satpol PP, Sekretaris DPRD (Sekwan),  Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas DPMPTSP, Kepala DP3AKB, Kepala Disdagnakerkop,  serta satu posisi untuk Asisten Pemerintahan.

“ Untuk pengisian jabatan yang kosong tersebut, kita  akan membentuk panitia seleksi (Pansel) yang melibatkan kalangan akademisi, pemerintah dan tokoh masyarakat,” papar Bupati Karanganyar, Juliyatmono kepada wartawan kemarin.

Baca Juga :  Digerogoti Covid-19, Rancangan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Harus Minus Rp 18.7 Miliar. Semua Sektor Diproyeksi Turun Drastis

Bupati mengatakan dalam waktu dekat, secepatnya Pansel akan dibentuk dan melakukan tahapan seleksi. Sehingga tak lama lagi, kekosongan beberapa jabatan itu bisa segera terisi.

“Sehingga kinerjanya bisa lebih optimal,” ujarnya.

Dari 422 pejabat yang dilantik tersebut, 201 orang  diantaranya merupakan promosi jabatan. Sedangkan sisanya merupakan rotasi dan mutasi jabatan biasa.

Usai melantik dan mengambil sumpah para pejabat yang dilantik, bupati Karanaganyar, Juliyatmono mengatakan, jika mutasi yang dilakukan merupakan hal yang biasa dalam organisasi pemerintahan.

Baca Juga :  Kemarahan DPRD Karanganyar Memuncak, Leo Komisi B: Bongkar Food Court Sekarang Juga, Kembalikan ke Lahan Parkir!

Menurutnya mutasi digelar untuk menyesuaian aturan yang ada. Karena kekosongan jabatan harus segera diisi dan berlaku efektif tahun 2020.

Bupati mengatakan mutasi dan rotasi akan dilakukan terus secara bertahap. Hal itu dilakukan untuk memudahkan dirinya memantau kinerja para ASN.

“Proses mutasi dan rotasi merupakan hal yang biasa dalam sebuah struktur organisasi. Oleh karena itu, hal itu jangan terlalu dibesar-besarkan, apalagi sampai menimbulkan polemik berkepanjangan. Semua ASN harus bekerja dengan baik,” kata bupati.  Wardoyo