SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Progran bantuan pengentasan kemiskinan dari pemerintah di Sragen masih menuai sorotan. Sejumlah kalangan menilai masih banyak penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.
Celakanya, mereka yang sudah mampu dan dianggap tak pantas menerima bantuan, masih enjoy-enjoy saja seolah merasa tak berdosa. Bahkan, stiker PKH yang diprogramkan ditempel di rumah penanda miskin pun tak juga menyadarkan para penerima bantuan yang salah sasaran itu.
Salah satu laporan yang diterima JOGLOSEMARNEWS.COM , kasus salah sasaran bantuan PKH itu banyak ditemukan di wilayah Kecamatan Sambungmacan.
“Dari temuan saya, banyak yang rumahnya sudah bagus, lantai keramik dan punya motor masih dapat bantuan. Rumahnya ditempeli stiker miskin juga nggak malu atau tergerak mengajukan pengunduran diri. Harapan kami, pemerintah desa dan kabupaten segera turun tangan untuk melakukan validasi, sehingga yang tidak layak itu bisa dicoret dan yang benar-benar miskin tapi belum masuk, bisa diusulkan. Kasihan kalau lihat ketidakadilan gitu,” ujar Yani, salah satu tokoh di Sambungmacan, kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Minggu (5/1/2020).
Ia mengatakan salah satu temuan itu ada di Dukuh Pojokrejo, Sambungmacan. Rumah salah satu warga, PUR, yang dinilai sudah layak, masih tercatat sebagai penerima PKH.
“Rumah itu juga ditempeli stiker miskin. Kami berharap pihak desa lebih cermat dan tegas melakukan koreksi dan validasi data,” urai Yani.
Terpisah, fenomena serupa juga dibenarkan Wakil Bupati Sragen, Dedy Endriyatno. Saat ditemui di sela pelantikan pejabat di Gedung Kartini, dua hari lalu, Wabup mengatakan memang masih banyak ditemukan prnerima program PKH memiliki sepeda motor, lantai keramik.
Bahkan ada pula yang di dalam rumahnya memiliki AC, kulkas dan lain-lain. Menurutnya motor dan lantai keramik itu salah satu indikator saja.
Dengan fakta itu, ia berharap melalui proses verifikasi dan validasi data ulang yang saat ini dilakukan Tim Pemkab, bisa memperbaiki dan membenahi data-data yang salah sasaran tersebut.
“Punya motor, lantai keramik itu hanya salah satu indikator. Makanya di sinilah perlunya validasi data di lapangan sehingga yang salah sasaran bisa dibetulkan. Dari proses validasi harapan kami Pemkab dapat data akurat kemiskinan,” terang Dedy.
Pihaknya berharap Pemdes bisa melakukan verifikasi basis data terpadu (BDT) di tingkat desa secara berjenjang. Dimulai dari RT dengan melakukan musyawarah dusun, lalu data dinaikkan ke musyawarah desa dan dibahas dengan menghadirkan semua Kadus, RT RW, tokoh masyarakat dan pendamping desa serta PKH.
“Di rapat Musdes itulah diverifikasi datanya. Sehingga akan muncul data paling valid. Desember kemarin sudah dilakukan, ada yang sudah selesai, ada yang belum. Harapannya Januari ini sudah muncul data valid semua desa,” tandas Wabup. Wardoyo
