JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Internasional

Ketum PBNU Said Aqil: Saat Ada Urusan Politik Kita Diajak, Selesai Kita Ditinggal, Rakyat Ditinggal

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj saat rapat pleno dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, 27 Februari 2019. Munas dan Konbes tersebut bertemakan Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah untuk Kedaulatan Rakyat. TEMPO.CO
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj saat rapat pleno dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, 27 Februari 2019. Munas dan Konbes tersebut bertemakan Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah untuk Kedaulatan Rakyat. TEMPO.CO

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siradj menyebut, persoalan kebangsaan yang belum selesai hingga saat ini adalah kesenjangan ekonomi. Ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menilai rakyat sudah dilecehkan dan menjadi korban dari masalah ketimpangan ekonomi.

“(Persoalan) yang belum (selesai) adalah toleransi di bidang ekonomi, harmonis di bidang ekonomi. Di kita sudah jadi korban, kita sudah ditinggal, kita selalu dilecehkan. Ketika ada kepentingan politik, kita diajak. Sudah selesai, kita ditinggal, rakyat ditinggal,” kata dia dalam konferensi pers tentang refleksi akhir tahun 2019 di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (2/1).

Baca Juga :  Amanah Kurban Melalui Global Qurban Sampai ke Kampung Halaman Genghis Khan

Kiai Said menambahkan, implementasi terhadap sila kelima Pancasila masih jauh dari apa yang telah dicita-citakan. Sedangkan untuk persoalan toleransi, dia mengatakan bagi NU itu sudah selesai. NU sudah paham semua dari pengurus pusat sampai ranting soal toleransi.

“Bahkan kita jadi pionir barisan paling depan dalam mengimplementasi toleransi, kebinekaan, kemanusiaan dan persatuan. Tapi sila kelima, bicara sosial, masih jauh dari yang kita cita-citakan,” ucap dia.

PBNU, kata Kiai Said, juga mengingatkan tugas pemerintah adalah mengakselerasi pemerataan distribusi kesejahteraan dan sumber-sumber daya ekonomi yang berkeadilan.

Baca Juga :  Sepasang Lansia Tewas Bersama Saat Lockdown, Baru Ketahuan Beberapa Bulan Kemudian

NU mendorong agar pemerintah fokus menjalankan program pemerataan dan memotong mata rantai ketimpangan.

“NU melihat tujuh dekade pembangunan nasional belum mampu melenyapkan penyakit ketimpangan. Penyakit ini telah diwariskan sejak era kolonial yang menciptakan stratifikasi sosial berdasarkan penguasaan atas kue ekonomi,” ujar dia.

Kiai Said menyebut bahwa penyakit itu diwariskan turun temurun setelah Indonesia merdeka. Ini terlihat dari langgengnya oligarki yaitu penguasaan atas aset ekonomi oleh segelintir orang. Presiden dan pemerintahan silih berganti, tetapi oligarki tidak pernah pergi.

www.republika.co.id