JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Menteri PUPR Sebut, Normalisasi Terhenti Pemicu Terjadinya Banjir di DKI Jakarta

tribunnews

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Banjir bandang yang melanda kawasan DKI Jakarta memunculkan beda pendapat antara pemerintah pusat dan provinsi terkait penyebabnya.

Hal itu terlihat dari saling tuding antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dengan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Basuki menyebut, banjir terjadi akibat mandegnya normalisasi sungai di DKI Jakarta. Dia menilai, mandegnya normalisasi sungai di DKI Jakarta membuat dampak banjir menjadi lebih besar.

Pasalnya, dari rencana normaliasi 33 kilometer Sungai Ciliwung, Pemerintah DKI Jakarta baru menyelesaikan 16 kilometer.

Diketahui, sejak Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan 2017 lalu, langkah normaliasi Sungai Ciliwung memang terhenti.

Baca Juga :  Jadikan Hotel Ruang Karantina Mandiri Pasien OTG, Kemenparekraf Anggarkan Dana Rp100 M. Pasien akan Diisolasi 14 Hari di Hotel Bintang Tiga, Dapat Fasilitas Makan hingga Laundry

“Namun, mohon maaf Bapak Gubernur, selama dalam penyusunan Sungai Ciliwung nyata sepanjang 33 kilometer yang sudah ditangani normalisasi 16 kilometer,” ungkapnya, Kamis (2/1/2020).

Basuki menuturkan, di 16 kilometer yang sudah dinormalisasi saat ini aman dari luapan air.

Namun, daerah yang belum dilakukan normalisasi saat ini tergenang air.

Basuki menuturkan, pihaknya akan melakukan diskusi dengan Anies Baswedan terkait program normalisasi tersebut.

“Termasuk di Kali Pasanggrahan juga dengan sudetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur,” ujar Basuki.

Basuki menyebut, Anies sudah mengambil langkah-langkah untuk mengambil lahan yang akan dinormalisasi.

Baca Juga :  Khawatir Jadi Klaster Penularan Covid-19, PP Muhammadiyah Imbau KPU Tunda Pilkada

“Menurut beliau (Anies) tadi, masyarakat sudah diajak diskusi, dan InsyaAllah bisa menerima itu dan mudah-mudahan bisa kita tangani,” terangnya.

Sementara itu, Gubernur Anies Baswedan menilai banjir terjadi akibat masuknya air dari luar Jakarta yang tidak terkendali.

“Selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan.”

“Maka apapun yang akan kita kerjakan di kawasan pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya,” ungkap Anies.

Lebih lanjut Anies menyebut, pada Maret 2019 lalu di Kawasan Kampung Melayu tetap dilanda banjir meskipun dilakukan normalisasi.

“Artinya kuncinya ada pada pengendalian air sebelum masuk ke kawasan pesisir,” Jelas Anies.

www.tribunnews.com