Begini Fakta-fakta Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sukoharjo. Ciptakan Lapangan Pekerjaan dan Tidak Dimusuhi Satpol PP

SUKOHARJO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Keberadaan Pedagang Kali lima (PKL) mendapat perhatian serius dari Pemkab Sukoharjo. Pasalnya merupakan salah satu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki peran cukup besar dan penting dalam membantu pertumbuhan perekonomian di daerah.

Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Sukoharjo Joko Nurhadiyanto dalam laman resmi Pemkab Sukoharjo, Senin (10/2/2020) menjelaskan, keberadaan PKL telah membuka lapangan pekerjaan. Sehingga angka pengangguran dapat ditekan. Selain itu keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat.

Namun demikian, keberadaan PKL, jelas dia, terkadang masih mendatangkan permasalahan baru. Hal ini terjadi karena masih ada sebagian PKL menggunakan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, sehingga mengganggu kepentingan umum, seperti trotoar dan jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang.

Lantaran itu, Pemkab melaksanakan kegiatan pembinaan para PKL dari Pemkab Sukoharjo melalui Satpol PP.
Dalam pembinaan itu Bupati berujar, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Perda ini mengatur tentang pelarangan untuk berdagang bagi PKL di daerah-daerah yang sudah ditentukan.

Kepala Satpol PP Sukoharjo Heru Indarjo, mengatakan beberapa permasalahan yang terjadi dilapangan terkait keberadaan PKL makin lama makin kompleks. Dari hal tersebut Pemkab membangun komunikasi dengan mengundang pedagang kaki lima untuk dilakukan pembinaan.

“Pembinaan terhadap PKL ditekankan agar tertib sesuai aturan yang berlaku serta menanamkan tanggung jawab moril kepada PKL dalam peran serta menciptakan Kabupaten Sukoharjo makmur yang tertib ,bersih dan indah. Selain itu dengan adanya komunikasi yang baik, kami ingin merubah paradigma bahwa Satpol PP bukan musuh PKL,” ungkap Kasatpol PP. Aria