JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Pemerintah Belum Pustuskan Peraturan, Gelombang Mudik ke Jateng dan DIY Datang Lebih Awal

Ilustrasi mudik lebaran. Republika.co.id
Madu Borneo
Madu Borneo
Madu Borneo

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Hingga sekarang pemerintah belum memutuskan secara resmi mudik Lebaran 2020 akan dilarang atau diperbolehkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Beberapa opsi telah disiapkan, salahnya yang mungkin diambil adalah menutup akses keluar dari Jabodetabek menuju Jawa Tengah maupun Jawa Timur.

Namun, persoalannya kini menjadi kian pelik dan kompleks setelah gelombang mudik datang lebih awal atau tiba lebih cepat.

“Tahu- tahu, kami dilapori perangkat desa, ada rombongan warganya yang selama ini bekerja di Jakarta kembali (mudik), karena aktivitas mereka di sana dihentikan,” kata Ketua Gugus Tugas Pencegahan Pandemi Covid-19 Kabupaten Semarang, Gunawan Wibisono, di Ungaran, Kabupaten Semarang, Kamis(26/3/2020).

Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang ini menduga, pemudik adalah mereka yang kerja kantoran dan ‘memanfaatkan’ waktu libur maupun work from home. Selain itu, kata dia, bisa juga mereka kerja di sektor informal dan terdampak dalam aspek ekonomi. Sehingga mereka memilih pulang ke kampung. Mengkhawatirkannya, kata Gunawan, jumlah orang-orang kategori tersebut cukup besar.

Pergerakan perantau dari Jawa Tengah yang mudik terpantau di sejumlah daerah. Di Kabupaten Jepara, ada 80 bus membawa 1.776 penumpang dari Jakarta. Pada 22 Maret di Terminal Bulupitu Purwokerto ada 2.323 penumpang, di Terminal Giri Adipura Wonogiri ada 2.625 penumpang. Hal yang sama juga terpantau di Terminal Cepu, Pemalang, Kebumen, Wonosobo, dan Cilacap.

Kepala Terminal Induk Giri Adipura Krisak Wonogiri, Agus Hasto Purwanto, mengatakan, peningkatan jumlah kedatangan bus dan penumpang terjadi dalam sepekan terakhir. “Yang jelas memang ada peningkatan tanggal 20, 21 dan 22 Maret itu sekitar 18 persen,” kata Agus.

Jumlah kedatangan bus setiap hari berbeda-beda. Berdasarkan data dari Terminal Wonogiri, jumlah kedatangan bus dari Jabodetabek pada 15 Maret 2020 sebanyak 96 armada dengan jumlah penumpang 1.364 orang. Kemudian pada 16 Maret 2020 jumlah kedatangan bus sebanyak 99 bus dan jumlah penumpang 1.401 orang.

Pada 17 Maret 2020 sebanyak 91 bus dengan jumlah penumpang 1.422 orang. Pada 18 Maret 95 bus dengan 1.404 penumpang. Kemudian, pada 19 Maret 2020 sebanyak 118 bus dengan jumlah penumpang 1.797 orang. Pada 20 Maret jumlah kedatangan bus sebanyak 125 bus dengan jumlah penumpang 2.124 orang. Sepanjutnya pada 21 Maret 2020 sebanyak 121 bus dengan 2.003 penumpang. Jumlah tersebut meningkat lagi pada 22 Maret 2020 sebanyak 131 bus dengan jumlah penumpang 2.625 orang.

Baca Juga :  Bima Arya SesalkanTes Swab Rizieq Shihab dilakukan Diam-diam, FPI: Mau Beliau Swab di Saudi Masalahnya Apa?

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menuturkan, penambahan tiga kasus positif corona di wilayahnya merupakan perantauan dari Jakarta. Ketiganya disebut baru pulang dari tempat mereka bekerja di Jakarta. Ketiga orang tersebut terdiri atas seorang perempuan berusia 15 tahun warga Kecamatan Rembang. “Perempuan ini baru pulang ke desanya dan sebelumnya bekerja di satu restoran di Jakarta,” kata Pratiwi.

Pasien kedua, juga seorang perempuan berusia 43 tahun yang merupakan warga Kecamatan Pengadegan. Perempuan ini juga memiliki riwayat baru pulang dari kota tempatnya bekerja di Jakarta. Sementara, pasien ketiga, merupakan laki-laki dengan usia 57 tahun warga asli Kecamatan Bobotsari dan tinggal di Jakarta. “Dia berada di Purbalingga dalam rangka mengantar anaknya ke Bobotsari,” katanya.

Langkah kepala daerah

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, memang ada pergerakan warga perantauan dari Jawa Tengah yang memanfaatkan pembatasan aktivitas dan interaksi sosial dengan mempercepat mudik ke kampung halaman. Indikasinya adalah terjadinya peningkatan penumpang dari Jabodetabek yang turun di terminal-terminal di Jawa Tengah.

“Kami meminta dengan sangat kepada bupati/wali kota di Jawa Tengah ini, untuk lebih tegas dan ketat dalam menerapkan protokol kesehatan maupun SOP pencegahan penyebaran Covid-19,” kata Ganjar.

Gubernur juga meminta agar perangkat pemerintahan hingga tingkat desa/ kelurahan untuk mendata setiap perantau yang pulang, cek kesehatannya, dan pantau terus. “Bila perlu protokol yang sama juga harus diterapkan di level desa, bahkan RT dan RW,” ujar dia.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memilih melakukan peninjauan ulang terkait program mudik gratis yang setiap tahun digelar. Namun, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, pihaknya bukan membatalkan program mudik gratis.

“Jadi ini opsi saja, bukan ditiadakan atau dihentikan. Karena saya berharap ya virusnya yang berhenti, mudik gratisnya tetap jalan,” kata Khofifah.

Baca Juga :  Bantuan Subsidi Gaji untuk Guru Honorer Sebesar Rp1,8 Juta Mulai Disalurkan, Ini Persyaratan untuk Jadi Penerima

Terkait informasi adanya warga yang mudik lebaran lebih awal dari Jakarta ke Jatim, Khofifah belum bisa memastikan kebenarannya. Dia menyatakan, sejauh ini pihaknya hanya mendapatkan informasi, pemerintah daerah perlu berhati-hati dan siaga jika ada warga yang melakukan mudik lebih awal.

Namun demikian, Khofifah mengimbau bagi warga Jatim yang berada di Jakarta, atau daerah terjangkit Covid-19 lainnya, agar sementara tidak melakukan mudik. Karena dikhawatirkan, mereka akan membawa virus corona ke daerah asalnya, yang bisa menyebarkan ke keluarga atau tetangganya.

Pemerintah Kota Yogyakarta mengantipasi dan memantau seluruh pendatang dan pemudik guna mencegah penyebaran Covid-19. Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, mengatakan, gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Yogyakarta sudah dibentuk hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Gugus tugas ini yang akan melakukan pemantauan terhadap pendatang.

“Jajaran camat dan lurah sudah kita minta untuk mengkoordinasikan jajaran RW dan RT untuk memantau warga yang baru datang dari luar kota atau yang mudik,” kata Heroe.

Pihaknya akan memastikan bahwa pendatang maupun pemudik ini melakukan pemeriksaan di fasilitas layanan kesehatan. Hal ini, katanya, karena yang positif terinfeksi Covid-19 maupun berstatus PDP merupakan kasus impor atau terinfeksi di luar DIY.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah Azwar Anas juga mengimbau seluruh warga Jakarta menahan diri agar tidak mudik ke kampung halamannya. “Jika Anda semua cinta keluarga Anda di kampung halaman, dengan istri dan anak Anda di kampung halaman, dengan orang tua Anda di kampung halaman, mari berbesar hati jangan mudik,” ujar dia.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga meminta perantau menunda mudik. Wapres mengingatkan, seluruh perantau untuk tidak mudik terlebih dulu selama pandemi korona karena membahayakan daerah asal.

“Sebaiknya memang masyarakat tidak mudik, mudik itu yang penting bagaimana silaturahim. Tetapi, ada bahaya yang mungkin terjadi, baik di jalan maupun di kerumunan-kerumunan ketika berada di kampung halaman dan ada risiko penularan dari Covid-19,” ujar Wapres.

www.republika.co.id