JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Curhat Kades di Sragen ke Gubernur, Hingga Presiden Jokowi Soal Keresahan BLT Dana Desa dan Bantuan Sosial Bagi Warga Terdampak Corona. “Pak Presiden, Kami Resah Selalu Dihujat Warga!”

Kades Cepoko, Ngadiman. Foto/Wardoyo
Kades Cepoko, Ngadiman. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Wabah pandemi covid-19 yang melanda saat ini tak hanya memicu keresahan warga. Namun keresahan juga dirasakan kalangan kepala desa.

Adanya instruksi program bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, bantuan sosial sembako dan bantuan lainnya bagi warga terdampak, rupanya menghadirkan kengerian tersendiri bagi Pemdes.

Hal itu tak lepas dari realita keterbatasan kuota bantuan dan anggaran dana desa yang tersedia. Sementara jumlah warga yang terdampak kini hampir tak lagi monopoli hanya dialami warga miskin saja.

Ungkapan keresahan itu salah satunya dirasakan Kades Cepoko, Kecamatan Sumberlawang, Sragen, Ngadiman. Kades yang dikenal lantang itu mengunggah sebuah video berisikan curahan hati keresahan para Kades terkait program bantuan jaring pengaman sosial wabah corona saat ini.

Video itu ditujukan kepada Presiden Jokowi dan Gubernur Ganjar Pranowo. Dalam videonya ia mencurahkan keresahan yang dialami jajaran Pemdes saat ini.

“Presiden republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Gubernur Jawa Tengah yang saya hormati dan saya muliakan. Izin pak saya ingin matur pak, karena banyak kepala desa yang saat ini memang resah terutama Pak dari RT, Pak Bayan, kepala desa selalu dihujat sama warga,” paparnya.

Ia menguraikan hujatan datang karena warga memandang pemberian bantuan itu tidak adil itu.

Ia juga menyampaikan khusus untuk Menteri Desa PDTT digarapkan membuat dan mengkaji semua kebijakan yang akan digulirkan supaya aparatur yang di desa tidak selalu salah.

“Karena kemarin banyak kepala desa yang protes betul itu. Memang kita yang di desa sangat sangatlah bingung terutama khususnya bantuan dana desa, yang bapak menteri surat edaran untuk 30% menganggarkan yang terdampak korona ini pak,” terangnya.

Ngadiman melanjutkan sangat kecil sekali anggaran untuk BLT jika dibagi karena untuk desanya Cepoko, dengan DD Rp 892.805.000, jika diambil 30% itu akan mendapat anggaran Rp 267 juta.

Jika anggaran itu dibagi Rp 600.000  perbulan, maka yang akan kebagian hanya 148 KK. Menurutnya kalau dibagi rata-rata per RT itu dapatnya hanya 5 KK.
Hal ini yang membuat resah ketika yang terdampak itu minimal 10 sampai 15 kk yang dibagi cuma 5 KK.

“Inilah yang menjadi kecemburuan sosial sehingga masyarakat selalu resah yang diujat pasti RT, Bayan dan Lurahnya. Inilah yang menjadi dasar pertimbangan kami kenapa kami membuat postingan ini,” tukasnya.

Baca Juga :  Tambah 4 Positif Hari Ini, Total Kasus Covid-19 Sragen Menanjak Jadi 456. Tiga Pasien Dirawat di Rumah Sakit Solo, 684 Kontak Erat dan Total Sudah 59 Meninggal Dunia

Kemudian ditambah kepala desa dan perangkatnya pusing itu banyak pejabat yang memposting bahwa semua warga yang terdapat akan di bagi uang dana Desa per bulan Rp. 600.000 yang membikin kita pusing.

Untuk itu Pak presiden, Pak menteri, pak gubernur agar membantu kami yang di desa supaya ini segera diselesaikan pendataan dan tidak ada yang bisa dibagikan nggak usahlah pak.

Jadi semua nggak bingung kepala desa, perangkat enggak bingung, karena di desa ini rawan pak. Sudah tiap hari suruh ronda kalau malam suruh jaga keamanan, kalau siang jaga korona yang satu dapat yang satu tidak tiap hari cuma bisanya cuma ngomel pak.

Pak menteri yang saya sampaikan untuk menyikapi teman yang sudah memang resah betul, di kesempatan lain kesempatan ini saya ingin mengatur pak presiden para menteri dan pak gubernur.

Mohon itu kalau bisa semua desa di wilayah kami 1 Kabupaten itu semua badan usaha milik desa, tapi tidak semua itu mempunyai usaha ini semua usulan tapi ya.

Kalau bisa kalau enggak ya ngak apa, semua Apakah bisa pupuk bersubsidi yang untuk masyarakat petani itu dikelola oleh Bumdes.

Yang kedua elpiji 3 kilo yang untuk yang tersulit itu apakah bisa juga dikelola oleh Bumdes.

Ketiga Pak presiden Pak menteri, Pak Gubernur apakah bantuan langsung tunai setiap bulan itu dikasihkan warga PKH apakah bisa di belanjakan oleh Bumdes berupa uang dialihkan sembako ada telur, beras atau kacang ijo itu apakah bisa dibelanjakan oleh BUMDes.

“Harapan kami, Pak Presiden Pak Menteri, Pak Gubernur kalau itu bisa terealisasi sangat sangat membantu desa untuk supaya menjadi Desa Mandiri gitu bisa mengurangi pengangguran anak-anak yang lulus kuliah bisa bekerja di  BUMDES bisa mengabdi kepada desanya masing masing tidak harus pergi ke Jakarta ke luar Jawa Itu harapan kami.

Setiap hari warga itu juga bermasalah di pupuk langka harganya naik dimainkan tengkulak, elpiji langka, Kalau di kelola oleh BUMDES harapan  kami bisa ngotrol.

Pihak desa harapan untuk itu untuk harapan lain karena ini menambah income di desa kami kalau di dana desa itu sudah tidak dibutuhkan pusat Desa sudah menjadi Desa Mandiri bisa mengembang bangun di sana sendiri-sendiri itu harapan.

Maaf kalau saya memberanikan diri berbicara lewat medsos seperti ini karena ini menjadi keresahan kepala desa semua, Pak presiden juga kenal saya kalau mau mencari alamatnya juga tahu dulu sering pernah ketemu waktu bapak menjadi walikota bahkan menjadi gubernur juga sowan.

Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan bapak selalu sehat untuk memimpin negara ini, sehat dijauhkan dari bala-nya Allah selamat dunia akhirat.

Ia menutup curhat dengan kalimat “Maaf pak terpaksa harus berbicara lewat HP ini karena bingung  Setiap Minggu minimal saya ketemu sama bapak 2 sampai 3 kali pak menteri Pak presiden pak gubernur sering ketemu tapi saya tidak bisa bicara kalau bapak di TV Saya mau nonton untuk kesempatan ini saya mohon maaf saya memberanikan diri bikin bidio ini. Tujuan salah satu tidak mau teman-teman saya kepala desa seluruh Indonesia setelah lepas dari negara yang sama-sama kita cintai tidak mau temen-temen dikejar-kejar hukum, kejaksaan, kepolisian gara-gara mengambil kebijakan, karena tumpang tindih aturan itu saja.

Yang saya sampaikan mohon maaf sama teman-teman semua rasah mohon sekali berapa menteri agar segera mengambil kebijakan betul-betul kebijakan ini diberikan payung hukum yang jelas.

Supaya teman-teman kami yang kepala desa khususnya ini tidak terjadi kasus hukum gara-gara mengambil keputusan yang salah itu saja Pak yang ingin saya sampaikan sekali lagi saya mohon maaf sekali salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh”.

Terpisah, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati saat ditemui di pembagian sembako di Kedawung, mengatakan nantinya Pemkab akan membuat panduan untuk alokasi dan pelaksanaan BLT di desa.

Baca Juga :  Dinilai Langgar Kode Etik, 5 Anggota Bawaslu Sragen Disidang DKPP di Solo Pagi Ini, Masyarakat Dapat Menyaksikan Lewat Medsos Ini

“Kita akan buat panduan nanti akan kita berikan pengertian kepada camat, lurah dan Kades supaya tidak terjadi chaos,” paparnya.

Ia menegaskan bahwa penerima BLT dana desa dari dampak corona memang ada kriterianya. Makanya panduan dibutuhkan agar Kades tidak jadi sasaran warga.

“Iya dong masak terus semena-mena, ya harus ada kriterianya. Saya juga tidak ingin Pak Lurah benjut dikeroyok wargane. Intinya kita dari Pemkab akan pandu itu,” tandasnya. Wardoyo