KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM – Anggota Komisi II DPR RI, Paryono, mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak main-main dalam mengelola anggaran penanggulangan virus corona (Covid-19).
Sebab anggaran yang telah digulirkan oleh pemerintah untuk penanganan covid-19 mencapai angka Rp 405 triliun.
Hal tersebut ditegaskan Paryono, usai memberikan bantuan disinfektan kepada warga Desa Jati, Kecamatan Jaten, Sabtu (04/04/2020).
Menurut legislator PDIP asal Karanganyar itu anggaran penanggulangan Covid-19 sebesar Rp 405 triliun tersebut, Rp 110 triliun diantaranya akan digunakan untuk pemberian bantuan kepada keluarga tidak mampu yang terdampak Covid-19.
“Dana ini harus tepat sasaran. Pemerintah melakukan harus validasi data, sehingga dana ini tepat sasaran. Keluarga yang kurang mampu sangat membutuhkan anggaran ini,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (04/04/2020).
Ia mengajak semua elemen mengawasi
anggaran yang telah dikucurkan oleh pemerintah tersebut. Sehingga pengelolaannya bisa transparan dan jangan sampai terjadi penyimpangan.
“Jangan sampai terjadi penyimpangan. Jangan main-main, ini dana bencana. Ancaman hukumannya jelas. Tolong dijaga betul amanah ini, agar rakyat mendapatkan haknya,” tandasnya.
Tak hanya anggaran dari pusat, Paryono juga menyatakan Kemendagri juga telah meminta kepada pemerintah daerah untuk mengalihkan dana tak tersangka untuk penanggulangan Covid-19 di masing-masing daerah.
Sehingga daerah diharapkan juga segera merespon dengan melakukan pergeseran anggaran agar bisa mempercepat penanganan.
Sementara itu, dalam penyerahan bantuan disinfektan, masker dan pemberian vitamin kepada warga Desa Jati, Paryono kembali mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat, untuk tetap hati-hati dan waspada dengan merebaknya Covid-19 ini.
Ia menekankan pentingnya menjaga pola hidup sehat serta tidak keluar rumah sehingga dapat memutus mata rantai peyebaran virus.
“Saya kembali mengingatkan untuk tetap wasaada dan hati-hati. Pola hidup sehat tetap harus dijaga. Mengenai pemudik yang sudah mulai kembali ke kampung halamannya, saya minta kepada pemerintah daerah agar terus melakukan pemantauan dan memberikan fasilitas untuk pemeriksaan kesehatan,” urainya.
Ia juga meminta agar masyarakat lain tidak khawatir. Apalagi para pemudik yang baru pulang dari daerah terdampak diposisikan sebagai ODP. Wardoyo
