JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Pembagian Sembako 69.000 Warga Miskin Sragen Dikumpulkan di Tiap Kecamatan Menuai Kritikan. Pemkab Dinilai Tak Konsisten, Larang Warga Berkerumun Tapi Malah Ciptakan Kerumunan!

Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati saat memberikan komando ke warga yang antri masuk mengambil paket sembako di Kecamatan Kedawung, Sabtu (25/4/2020). Foto/Wardoyo
Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati saat memberikan komando ke warga yang antri masuk mengambil paket sembako di Kecamatan Kedawung, Sabtu (25/4/2020). Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pembagian sembako untuk warga miskin terdampak corona yang dilakukan oleh Pemkab Sragen ke kecamatan-kecamatan menuai kritikan.

Sejumlah aktivis dan pegiat sosial di Sragen memprotes pembagian bantuan dengan mengundang warga untuk mengambil sembako yang dipusatkan di kecamatan tersebut.

Salah satu koordinator LSM Forkos Sragen, Jamaludin Hidayat menilai mekanisme pembagian dengan mengumpulkan warga dari berbagai desa ke kecamatan dan dihadiri bupati itu kurang pas dilakukan di tengah pandemi covid-19 saat ini.

“Dengan mengumpulkan warga berbagai desa mengambil di kecamatan itu meski dijadwal perjam, itu sudah menunjulkan Pemda tidak memberi contoh yg baik untuk penanganaan covid-19. Di satu sisi melarang warga berkerumun atau berkumpul, di sisi lain Pemda sendiri malah mengumpulkan warga berbagai desa di kecamatan hanya untuk mengambil sembako,” paparnya kepada wartawan, Sabtu (25/4/2020).

Kemudian, ia menilai kebijakan pembagian dipusatkan di kecamatan itu juga membebani masyarakat yang domisilinya jauh dari kecamatan. Mereka harus keluar ongkos transport untuk mengambilnya.

“Yang lebih penting, pengumpulan massa itu sangat riskan memicu terjadinya penularan covid-19. Kenapa tidak mengefektifkan aparaturnya mulai dari camat, kades, RT dan perangkat desa dibantu polisi dan tentara untuk membagi sembako sampai ke depan pintu rumah masyarakat. Itu jauh lebih manusiawi dan menekan penyebaran covid-19,” tukasnya.

Baca Juga :  Tambah Satu Kakek 80 Tahun Positif dan 3 Meninggal Dunia, Angka Kasus Covid-19 Sragen Melaju di Angka 467. Total Sudah 65 Warga Meninggal Dunia

Senada, tokoh dari Lintas Sragen, Saiful Hidayat juga mengkritik kebijakan itu sebagai sesuatu yang salah.

Menurutnya di saat semua elemen diminta melakukan social distancing atau menghindari kerumuman, Pemkab mestinya juga konsisten dan tidak perlu melakukan kegiatan yang mengumpulkan massa atau warga.

Sekalipun disistem dijadwal perjam dan tanpa antrian, menurutnya hal itu sangat rawan terjadi penularan virus covid-19. Menurutnya, akan lebih aman dan membantu jika sembako dari APBD itu langsung dibagikan oleh petugas desa hingga RT ke rumah-rumah warga penerima.

“Kenapa juga harus dikumpulkan di kecamatan dan dihadiri bupati. Kasihan warga yang desa jauh harus ke kecamatan dan banyak kerumunan orang. Kami hanya tidak ingin situasi wabah seperti ini malah ditumpangi agenda politik. Toh bantuan sembakonya juga dari pemerintah,” kata dia.

Sementara saat mengawal pembagian sembako di Kecamatan Kedawung tadi pagi, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati di hadapan para Kades mengatakan bahwa dirinya terjun untuk memastikan bantuan bisa sampai ke masyarakat.

Baca Juga :  Gagal Maju Pilkada Sragen, Sukiman-Iriyanto Disebut Jadi Korban Kapitalidasi Proses Rekom Parpol. Rekom Butuh Bermiliar-Miliar, Rus Utaryono Sesalkan Parpol Tunduk Pada Oligarkhi Oportunistik

Selain itu, ia juga bisa memberikan arahan ke warga agar senantiasa mengenakan masker. Kemudian ke semua Kades, ia memberikan pengarahan bahwa semua bantuan dan pengadaan sembako, masker dan APD harus dipertanggungjawabkan di hadapan BPK.

Bupati Yuni menyebut total ada 69.000 warga miskin di 20 kecamatan yang menerima paket sembako tersebut. Sebelum Kedawung, tadi pagi juga dilakukan pembagian serupa di Kecamatan Gondang.

Selain sembako, di Kedawung bupati juga menyerahkan bantuan masker dari APBD sebanyak 62.955 sesuai jumlah warga.

Masker itu diberikan adalah sesuai dengan warga yang ternyata punya NIK yang ada di Dispendukcapil dan untuk anak-anak anak-anak di atas 5 tahun.

“Yang di bawah 5 tahun tidak dapat masker. Himbauannya pada masyarakat warga Sragen kalau keluar rumah harus pakai masker. Kalau tidak, berarti tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan terhadap lingkungan. Kita saling melindungi,” tukasnya. Wardoyo