JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Sayangkan Penolakan, Sekda Sragen Sebut Pabrik Sepatu Korea Berkapasitas 30.000 Tenaga Kerja di Cepoko Bisa Entaskan Kemiskinan di Sumberlawang dan Sragen Barat!

Sekda Sragen, Tatag Prabawanto saat memimpin hormat bendera dalam giat upacara dan apel pembinaan wawasan kebangsaan dan deradikalisasi di SMAN 1 Sumberlawang, Senin (10/2/2020). Foto/Wardoyo
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
Sekda Sragen, Tatag Prabawanto saat memimpin hormat bendera dalam giat upacara dan apel pembinaan wawasan kebangsaan dan deradikalisasi di SMAN 1 Sumberlawang, Senin (10/2/2020). Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM Pemkab Sragen sangat menyayangkan sikap sejumlah warga pemilik lahan di Desa Cepoko, Sumberlawang yang menolak menjual lahannya untuk pendirian pabrik sepatu berkapasitas 30.000 tenaga kerja di wilayah itu.

Pasalnya, selain menyerap banyak tenaga kerja, kehadiran pabrik atau industri skala besar itu diyakini bakal banyak membawa manfaat positif memajukan Sragen Barat utamanya Sumberlawang.

Pernyataan itu disampaikan Sekda Sragen, Tatag Prabawanto menyikapi penolakan sebagian warga Cepoko, Senin (6/4/2020).

Kepada wartawan, ia mengatakan sebagai orang kelahiran Sumberlawang, ia mengaku sangat menyayangkan jika ada investasi skala besar yang masuk, justru ditolak.

“Ya kami sangat sangat menyayangkan. Investasi yang besar, tidak membawa limbah yang berdampak lingkungan, tapi malah ada warga yang menolak,” paparnya Senin (6/4/2020).

Ia menjelaskan kehadiran industri sepatu yang berencana berinvestasi di Desa Cepoko itu berpotensi bisa mengangkat roda perekonomian dan kesejahteraan warga Sumberlawang dan sekitarnya.

Menurutnya, dengan lokasi seluas 60 hektare dan proyeksi menyerap 30.000 tenaga kerja, maka akan bisa mengurangi angka pengangguran di Sumberlawang dan sekitarnya.

Baca Juga :  Bikin Pilu, Ini Daftar Identitas 3 Korban Tewas Kecelakaan Maut Truk di Plupuh Sragen. Yang Satu Masih Bocah, Yang Dua Ibu dan Anaknya

“Bisa dibayangkan berapa besar perputaran ekonomi yang bergerak jika industri itu beroperasi. Tidak hanya memberikan lapangan kerja bagi puluhan ribu warga, tapi multiplier effect-nya juga sangat besar. Ekonomi di Sumberlawang dan sekitarnya otomatis akan terangkat,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan dampak positif sebuah wilayah yang punya industri besar, adalah roda ekonomi dan usaha di sekitarnya akan ikut hidup serta dinikmati masyarakat.

Usaha kos-kosan, warung makan dan beberapa usaha penyerta lainnya secara otomatis juga akan ikut terangkat.

“Saya harus menekankan itu karena ini juga demi masa depan warga Sumberlawang dan Sragen Barat juga. Saya tidak ada kepentingan apapun tapi saya hanya ingin agar Sragen Barat juga terangkat,” terangnya.

Ia mengambarkan ketika pernah kerja di negeri sebelah dan melihat perubahan drastis ekonomi warga di wilayah yang dulunya gersang tapi kemudian berubah jadi kawasan industri setelah berdiri pabrik besar.

Menurutnya kebetulan perusahaan itu juga mengedepankan pager mangkok (ramah lingkungan) sehingga sampai sekarang masyarakat di wilayah itu semakin terangkat ekonominya.

Baca Juga :  Alhamdulillah, Hasil Swab Pertama 10 Pasien Positif Covid-19 Tersisa di Sragen Sudah Negatif. Bupati Yuni Isyaratkan Kabar Baik Ini!

“Ekonomi di situ jadi bergerak signifinan dibanding sebelumnya. Kos-kosan, warung makan, dan usaha apapun jadi ramai,” ulasnya.

Tatag mengatakan apalagi selama ini Sumberlawang belum ada industri skala besar yang menyerap puluhan ribu tenaga kerja.

“Kemudian Kecamatan Sumberlawang juga tercatat sebagai kecamatan dengan angka kemiskinan tertinggi di Kabupaten Sragen. Kalau ada investasi yang menyerap puluhan ribu warga dan bisa bekerja, itu sebenarnya kesempatan untuk mengangkat Sumberlawang dari kemiskinan,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan Pemkab akan tegas menolak jika ada industri atau investasi di Sumberlawang terutama yang mengeluarkan limbah cair. Sebab limbah cair itu akan berdampak buruk pada lingkungan mengingat di Sumberlawang ada Waduk Kedung Ombo.

Namun ketika ada investasi yang ramah lingkungan, mestinya semua pihak bisa mempertimbangkan asas manfaatnya yang lebih besar daripada mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok masing-masing.

“Dan kalau bisa berdiri, Pemkab juga akan memberikan penekanan agar masyarakat sekitar diprioritaskan untuk diterima sebagai karyawan,” tandasnya. Wardoyo