KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sebanyak 8.125 keluarga yang tidak terdata dan tidak dapat menerima bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian sosial (Kemensos), mendapat tanggapan serius dari anggota DPRD Karanganyar.
Para wakil rakyat ini mendorong Pemkab, agar mengalokasikan bantuan kepada warga yang juga terdampak langsung pandemik virus corona (Covid-19).
Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Rohadi Widodo, melalui telepon selularnya, mengatakan, jika ribuan warga tersebut, tidak masuk hasil verifikasi, dan kondisi perekoniomian dalam kategori keluarga miskin (Gakin), maka Pemkab harus memberikan bantuan melalui anggaran penanggulangan Covid-19 yang ada.
“Pemkab tetap harus memberikan bantuan. Kan ada anggaran untuk itu. Jangan sampai nantinyaniniakan menimbulkan persoalan baru,” kata dia.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Karanganyar, Endang Muryani, mengaku terkejut jika 8.125 warga ini tidak masuk atau tidak lolos dalam pendataan.
Endang meminta, agar Pemkab, melalui dinas terkait, segera melakukan pengecekan lapangan, untuk mengetahui kondisi sebenarnya warga yang belum terdata tersebut.
Jika hasil pengecekan lapangan diketahui bahwa ribuan warga tersebut, termasuk keluarga tidak mampu dan terdampak langsung Covid-19, menurut Endang, Pemkab segera mencari solusi.
Yang terpenting bagaimana agar 8.125 keluarga tersebut dapat menerima bantuan.
“Saya pikir, tidak ada alasan bagi Pemkab, untuk tidak memberikan bantuan. Jangan hanya karena kendala administrasi, masyarakat terdampak tidak dapat menerima bantuan. Secara regulasi pemerintah pusat telah memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam hal penganggaran penanganan Covid-19 ini,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Desa (Kades) Karang, Kecamatan Karangpandan, Dwi Purwoto, mengakui jika warganya ada yang belum terdata, khususnya yang akan menerima BST dari Kemensos.
Menurutnya, sejumlah kendala, menjadi faktor penyebab, warganya tersebut tidak terdata.
“ Memang ada warga yang tidak terdata. Tapi nantinya, mereka akan tetap kita berikan bantuan. Jenis bantuan apa yang akan diberikan,akan kami rapatkan bersama perangkat desa yang lain,” ujarnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dari 25.836 keluarga yang diusulkan untuk menerima bantuan sosial tunai (BST), sebanyak 8.125 keluarga gagal memperoleh bantuan yang berasal dari Kementerian sosial tersebut. Pasalnya, berdasarkan hasil pendataan ulang, 8000 keluarga tersebut bermasalah dengan nomor induk keluarga (NIK). Wardoyo
- Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
- Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
- Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
- Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com
