Muhammadiyah Klaten Desak Aparat Usut Pencatut Nama Ormas dalam Aksi Teror Panitia Diskusi UGM

KLATEN, JOGLOSEMARNEWS.COM -Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Klaten tidak terima institusinya dicatut oleh pelaku teror yang mengancam panitia diskusi mahasiswa yang tergabung dalam Constitutional Law Society (CLS) FH UGM (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) bertema Pemberhentian Presiden dari Tinjauan Ketatanegaraan.

Dalam pernyataan sikap yang ditanda tangani Ketua PDM, Abdul Rodhi dan Sekretaris, Iskak Sulistiya itu disebutkan, PD Muhammadiyah Klaten tidak terkait dengan aks teror tersebut. Nama Muhammadiyah dicatut oleh  orang yang tidak bertanggung jawab.

“Kami juga mengecam pencatutan ormas Muhammadiyah Klaten untuk digunakan dalam tindakan teror tersebut. Itu sengaja dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah persatuan umat,” ungkap pernyataan sikap tersebut.

Selanjutnya, PDM Muhammadiyah mendesak aparat kepolisian mengusut dan menindak tegas pencatutan nama ormas Muhammadiyah dalam kasus teror tersebut.

Desakan yang sama juga disampaikan oleh Pemuda Muhammadiyah Klaten. Mereka juga akan mengawal pengusutan kasus ini agar transparan.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam kasus teror terhadap panitia diskusi mahasiswa di UGM, pelaku mengaku dari ormas Muhammadiyah Klaten.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga menelusuri orang yang mengirim pesan ancaman terhadap panitia diskusi dengan mengaku sebagai pengurus Muhammadiyah Klaten. Muhammadiyah pun menyatakan tidak tahu-menahu soal seminar mahasiswa FH UGM.

“Saya menduga orang tersebut oknum yang hanya menebar teror dan mengadu domba Muhammadiyah dengan pihak lain,” ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti.

Organisasi pusat Muhammadiyah tersebut meminta Kepolisian melacak pemilik nomor telepon selular yang mengancam panitia diskusi mahasiswa FH UGM. “Kalau ada oknum yang mengatasnamakan Muhammadiyah jelas bukan atas persetujuan dan sepengetahuan kami,” kata Abdul Mu’ti.

Sejumlah mahasiswa FH UGM yang tergabung dalam CLS mengadakan diskusi online via Zoom meeting berjudul ‘Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan’ pada Jumat, 30 Mei 2020.

Diskusi dbatalkan karena panitia dan narasumber diretas nomor ponselnya dan diintimidasi. Melalui akun Instagram @clsfhugm, panitia mengklarifikasi tuduhan makar yang disematkan akibat judul diskusi tersebut. Panitia menjelaskan bahwa diskusi hanya ingin membahas mekanisme serta sejarah pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden di tengah masa jabatannya.(ASA)