JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Ketua Dewas TVRI Akan Bahas Tuntutan Mundur dari Karyawan

Ketua Dewan Pengawas TVRI Arief Hidayat Thamrin (kiri) dan Direktur Utama Pengganti Antarwaktu TVRI terpilih, Iman Brotoseno (kanan) melakukan rapat perdana usai pelantikan di Jakarta, Rabu (27/5/2020) / tempo.co
Ketua Dewan Pengawas TVRI Arief Hidayat Thamrin (kiri) dan Direktur Utama Pengganti Antarwaktu TVRI terpilih, Iman Brotoseno (kanan) melakukan rapat perdana usai pelantikan di Jakarta, Rabu (27/5/2020) / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM  – Ketua Dewan Pengawas (Dewas) TVRI Arief Hidayat Thamrin akan segera membahas perihal tuntutan mundur dari Komite Penyelamat TVRI atas polemik pemilihan Dirut TVRI, Iman Brotoseno.

“Kami perlu bahas dulu karena Dewas kolektif kolegial,” kata Arief saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (30/5/2020).

Diketahui, Arief bersama tiga orang anggota Dewas lainnya, diminta untuk meletakkan jabatannya oleh komite yang beranggotakan 060 karyawan TVRI itu.

Tuntutan mundur itu sebelumnya disampaikan Komite Penyelamat, Jumat (29/5/2020). Sementara, tiga anggota Dewas lainnya yang didesak mundur adalah Maryuni Kabul Budiono, Made Ayu Dwie Mahenny dan Pamungkas Trishadiatmoko.

Tuntutan itu datang dari Komite Penyelamat di tengah polemik seputar pemilihan Direktur Utama Pengganti Antarwaktu TVRI Iman Brotoseno.

Baca Juga :  Namanya Dicatut, ST Burhanuddin: Soal Uang Tak Tahu, Hatta Ali: Saya Tak Kenal Pinangki

“Kami meminta pemangku kepentingan TVRI memberhentikan Dewas pengawas atas penggunaan kewenangan secara sewenang-wenang,” kata Ketua Komite Penyelamatan TVRI Agil Samal.

Iman resmi dilantik menjadi bos baru TVRI pada Rabu (27/5/2020). Iman terpilih setelah mengalahkan sejumlah calon lain dalam proses seleksi.

Saat itu, Arief juga menegaskan bahwa seluruh proses seleksi Iman sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Tetap menghormati rekomendasi Komisi I DPR sebagai mitra TVRI,” kata dia.

Namun kemudian, pemilihan Iman tetap menuai kontroversi. Mulai rekam jejak Iman hingga proses pemilihan yang dinilai menyalahi sejumlah aturan. Komite Penyelamat menilai pemilihan ini telah membawa implikasi buruk terhadap citra dan marwah lembaganya.

Baca Juga :  Pertemuan Jaksa Pinangki dan Joko Tjandra di Malaysia, MAKI: Ada Sosok Lain yang Perlu Diungkap

Situasi itu terjadi karena sejumlah faktor, di antaranya seperti proses seleksi tidak berdasarkan aturan yang berlaku dan tidak patuh pada lembaga legislatif yang menaungi TVRI.

Lalu, Dewas juga dinilai tidak menjadi proses uji kelayakan sebagai instrumen seleksi yang bersih.

“Termasuk bersih rekam jejak kandidat, uji kelayakan hanya formalitas belaka,” kata Agil.

Menurut versi Agil, anggota komite terdiri dari 960 orang yang seluruhnya merupakan karyawan TVRI. Lalu, ada juga 50 orang yang menjadi pendukung Dewas. Sisanya yaitu 3.000 karyawan yang memilih abstain dan tidak berpendapat, alias memilih jalan aman.

www.tempo.co