Seribuan Orang Unjuk Rasa di Solo Tolak RUU HIP, Sebut RUU HIP Kudeta Ideologi Bangsa

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM -Ribuan orang dari berbagai ormas Islam di Surakarta turun ke jalan mengawal maklumat Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), Minggu (14/6/2020).

Bertempat di Bunderan Gladag, Jalan Slamet Riyadi Solo, aksi massa yang digalang oleh Dewan Syari’ah Kota Surakarta (DSKS) itu menyuarakan protes atas kemunculan pasal-pasal yang ada dalam RUU HIP yang banyak bertentangan dengan dasar-dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan ldeologi Pancasila (HIP) justru akan menelikung dasar negara  dan akan terus menimbulkan banyak  kontroversi kalau tidak dibatalkan. Karena itulah, DSKS menolak RUU HIP dan mendesak dibatalkan,” ungkap Endro Sudarsono, Humas DSKS.

Sejumlah ulama dan aktifis gerakan Islam di Surakarta turut hadir menjadi orator dalam aksi massa tersebut. Semuanya mengajak masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim untuk menolak RUU HIP.

“Pancasila sebagai ideologi  dan  falsafah  negara  tidak  bisa dan  tidak  diperlukan diatur dalam  UU. RUU  HIP   adalah   kudeta    ideologi   Bangsa   Indonesia  karena   mendorong penafsiran Pancasila sebagai  ideologi  tertutup,” tulis pernyataan sikap DSKS.

Selain itu, massa pengunjuk rasa juga menilai RUU HIP tidak diperlukan karena interpretasi Pancasila sudah termaktub dalam UUD 1945 mulai dari  Pembukaan dan Batang Tubuh.

Aksi yang bertajuk Jihadul Kalimah tersebut juga menyebut RUU  HIP  memberikan  landasan  hukum   dan   peluang menjadikan   Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi  negara  sekuler yang  mengabaikan nilai-nilai agama.

“Pancasila  merupakan  perwujudan  nilai-nilai   luhur   umat   beragama, untuk beribadah menurut agama  dan kepercayaan masing-masing. Sila-sila dalam  Pancasila adalah  ideologi  dan  falsafah  negara  yang telah  disusun dan  disepakati oleh  para  pendiri   bangsa,  termaktub di  dalam pembukaan UUD 1945 dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945,” tulis DSKS.

Aksi massa menuntut pembatalan RUU HIP itu juga ada aksi membakar bendera komunis. Unjuk rasa itu dalam penjagaan cukup ketat dari aparat keamanan mengingat Kota Solo masih dalam status KLB Covid-19 dan melarang adanya kerumunan.

Sesuai Peraturan Walikota Solo, dilarang menggelar kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Namun unjuk rasa tersebut justru mengumpulkan orang dalam jumlah banyak. (ASA)