SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Tahun ajaran baru 2020/2021 menjadi mimpi buruk bagi sekolah menengah pertama (SMP) berlabel swasta.
Terdapat belasan SMP swasta di Sragen yang tidak kebagian murid dan hanya mendapat segelintir siswa baru hasil program penerimaan peserta didik baru (PPDB) online yang diumumkan Selasa (30/6/2020) kemarin.
Salah satu senior Kepala Sekolah SMP swasta di Sragen, Suprapto mengatakan hampir semua SMP swasta di Sragen hanya mendapat beberapa orang murid saja pada PPDB kali ini.
Bahkan, sebagian besar hanya mendapat murid baru kurang dari 5 orang. Suprapto yang menjadi Kasek di SMP PGRI 2 Karangmalang, mencontohkan sekolahnya pun kali ini hanya mendapat 3 orang siswa baru.
Kondisi tak kalah tragis dialami SMP Kristen dan SMP Saverius yang juga hanya mendapat beberapa orang siswa saja.
“SMP saya hanya dapat 3 anak. Padahal tahun kemarin masih dapat 11 siswa. Kristen dan Saverius juga dapat beberapa saja, kurang dari 10 siswa. Hampir semua SMP swasta menjerit dan kolaps semua, nggak dapat murid Mas,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Kamis (2/7/2020).
Ia menengarai minimnya siswa baru yang ke SMP swasta itu terjadi akibat sistem PPDB online yang kali ini dinilai lebih berpihak pada sekolah negeri.
Sebab dari pengamatannya, dari empat opsi pilihan sekolah yang diberikan ke calon siswa, kali ini mereka bisa memilih empat-empatnya sekolah negeri.
Padahal tahun lalu, empat opsi yang diberikan, dua opsi masih diberikan untuk sekolah swasta. Dengan kebijakan 4 pilihan boleh negeri semua, akhirnya sekolah swasta nyaris tak ada yang masuk pilihan siswa baru.
“Sekarang pilihannya 4 sekolah, siswa bisa milih negeri semua. Itu kan merugikan sekolah swasta. Karena siswa akhirnya bisa tersaring di negeri semua. Sekolah swasta nggak dapat apa-apa,” terangnya.
Selain itu, Suprapto menduga proses pendaftaran PPDB online tahun ini yang lebih banyak dilakukan oleh IT sekolah, juga ditengarai bersama Kasek dan UPT sudah menggiring siswa agar mendaftar di sekolah negeri.
“Indikasinya kami lihat begitu. Siswa saat mendaftar lebih diarahkan masuk ke negeri karena tidak bayar. Boleh sih, tapi kan mestinya nggak harus begitu diarahkan. Akhirnya kami yang sekolah swasta kolaps,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen, Suwardi tak menampik memang ada sekolah SMP swasta dan SMP negeri yang masih kekurangan siswa.
Soal keluhan sekolah swasta yang merasa dirugikan, ia mengatakan bahwa PPDB dijalankan sesuai sistem. Dinas tidak pernah berniat menganaktirikan atau mengarahkan agar siswa memilih sekolah negeri.
Akan tetapi, sistem PPDB online dengan penerapan zonasi, memang memungkinkan empat pilihan sekolah diisi semuanya SMP negeri. Hal itu terjadi di wilayah-wilayah zona yang memang tidak ada sekolah swastanya.
“Semua kan sudah sistem dan tergantung zonanya. Kalau memang di zona itu gak ada SMP swastanya, otomatis siswa bisa mengisi 4 pilihan semuanya sekolah negeri. Jadi bukan kami mengarahkan, tapi sistemnya memungkinkan seperti itu. Toh juga ada 21 SMP negeri yang kuotanya juga tidak penuh. Jadi bukan kami menganaktirikan sekolah swasta, maunya ya semua dapat murid, tapi kan realitanya sistem zonasi. Dinas juga nggak bisa apa-apa karena itu sudah sistem,” tandasnya. Wardoyo
