JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Mengapa Muncul Penolakan Pendirian Pabrik Sepatu Asal Korea di Tanon dan Sumberlawang Sragen. Padahal Diprediksi Bisa Serap 3.000 Tenaga Kerja

Salah satu petani di Bonagung, Tanon dengan spanduk penolakan sawahnya dijual. Foto/Wardoyo
Salah satu petani di Bonagung, Tanon dengan spanduk penolakan sawahnya dijual. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Jalan terjal investasi asing untuk mendirikan pabrik kembali mencuat di Sragen. Lagi-lagi pendirian pabrik sepatu dari investor Korea Selatan, menuai pro kontra.

Setelah ditolak di Desa Cepoko, Sumberlawang beberapa waktu lalu, wacana lahan pun kemudian digeser ke Desa Bonagung, Tanon.

Namun, setali tiga uang, penolakan pun kembali muncul. Tak kurang dari 30 petani di Desa Bonagung yang mengklaim sebagai pemilik lahan yang masuk daftar buruan untuk pabrik, menyatakan menolak menjual tanah mereka untuk investor Negeri Ginseng itu.

Penolakan ditunjukkan dengan memasang tulisan tanah tidak dijual di lahan sawah mereka. Sikap itu kembali dilanjutkan dengan aksi demo di area sawah mereka pada Selasa (14/7/2020).

Sekitar 30 petani di Dukuh/Desa Bonagung, Kecamatan Tanon, Sragen, Selasa (14/7/2020), berunjuk rasa di area persawahan yang mereka miliki.

Mereka berkumpul, silih berganti menyampaikan aspirasi. Salah satunya Thonie Sujarwanto (27). Sebagai pemilik sawah, ia menolak menjual untuk dijadikan pabrik sepatu.

Sebab menurutnya sawah yang hendak dijadikan pabrik pada dasarnya lahan produktif. Ia menegaskan kemerdekaan pangan itu berada di tangan para petani.

“Kalau lahan pertanian sudah berubah jadi pabrik, maka petani akan tersisih hingga pada akhirnya kemiskinan akan merajalela,” paparnya.

Dari sekitar 250 petani pemilik lahan, ia menyebut yang setuju menjual tanah mungkin hanya sekitar 5%. Menurutnya jika Pemdes mengklaim yang setuju sudah 90%, ia malah curiga ada data yang dimanipulasi.

“Misal, tanah milik kakeknya, tapi yang dimintai tanda tangan persetujuan adalah anak atau cucunya. Ada yang tidak setuju namun dianggap setuju,” katanya.

Baca Juga :  Ribuan Seniman Sragen Siap Turun ke Jalan dan ke Polres Tuntut Izin Hajatan Dibuka. Kapolres Tegaskan Hajatan Tidak Dilarang, Tapi Hanya Ijab Kabul Saja Tanpa Hiburan!

Endro, petani lainnya menilai lahan pertanian merupakan ladang penghasilan petani. Selama ini, dari lahan itu petani bisa makan, memenuhi kebutuhan hingga menyekolahkan anak.

“Kalau sawah dijual, kami mau makan apa?,” katanya.

Dari data yang dihimpun, pabrik sepatu dari Korea itu dikabarkan membutuhkan
lahan 50-60 hektare. Lahan tersebut diproyeksikan akan dibeli dari sekitar 250 petani di Desa Bonagung dan sekitarnya.

Kabar yang beredar, pihak investor sudah menawarkan biaya pembebasan lahan senilai Rp 150.000/meter di tengah sawah dan Rp 200.000/meter di tepi jalan umum.

Namun kehadiran pabrik sepatu yang diprediksi membutuhkan sekitar 3.000 tenaga kerja itu tak sepenuhnya ditolak. Sebagian masyarakat di Bonagung dan desa sekitarnya justru menyambut positif kehadiran investasi besar tersebut.

Yanto, salah satu warga Gading yang berbatasan dengan Bonagung, mengaku secara pribadi, dirinya sangat mendukung wacana pabrik sepatu itu.

Sebab dengan kehadiran industri maka diyakini akan membawa dampak positif bagi perekonomian warga dan mengurangi pengangguran di Tanon dan sekitarnya.

“Sekarang banyak lulusan SMA dan SMK yang kadang kesulitan cari kerja. Kebanyakan kerja pabrik sampai ke luar daerah. Kalau di sini ada, kan bisa dekat,” tuturnya.

Sementara, kepada wartawan, Kepala Desa Bonagung, Suwarno, mengatakan sesuai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Desa Bonagung sebenarnya memang sudah masuk zona industri.

Oleh sebab itu, ia memandang wacana pembangunan pabrik sepatu di wilayahnya sebenarnya tidak melanggar aturan yang berlaku.

Baca Juga :  Ramai-ramai Pilkada Ditunda, Bupati Sragen Tegaskan Penundaan Tanpa Kepastian Bukan Solusi. Sebut Dampak Kondusivitas, Legalitas Pemerintahan Hingga Potensi Polemik Berkepanjangan Perlu Dipikirkan!

Suwarno menguraikan wacana pembangunan pabrik sudah dimulai dengan proses pembahasan pembebasan lahan sejak satu bulan terakhir. Ia mengklaim dalam sosialisasi pertama yang digelar bersama perwakilan warga, sekitar 90% warga sudah menyatakan setuju.

Namun, dalam sosialisasi itu belum dibahas berapa harga yang ditawarkan investor untuk membebaskan lahan. Penolakan dari petani baru muncul setelah digelar sosialisasi berikutnya yang membahas besaran biaya pembebasan lahan.

“Tiga pekan lalu kami mengundang 100 petani untuk sosialisasi. Rencananya sosialisasi kepada petani lainnya akan kami agendakan pekan berikutnya karena kami tidak boleh mengumpulkan banyak warga demi mencegah penularan Covid-19,” ujarnya.

Namun, kemudian ia memandang terjadi salah paham pada tataran itu. Dirinya malah dianggap hanya mengumpulkan 100 warga yang setuju.

Meski ada penolakan, ia menegaskan sampai sekarang sosialisasi tetap jalan terus. Akan tetapi sosialisasi dilakukan tiap RT dan tidak lagi dikumpulkan dalam satu forum seperti sebelumnya.

Suwarno mengklaim saat ini sudah 50% petani yang setuju menjual lahan mereka kepada investor. Meski ada 50% petani yang menolak, dia menilai proses pembebasan lahan kemungkinan tetap dilanjutkan secara persuasif.

Ia memandang jika hendak dihentikan, hal itu akan sangat disayangkan karena sudah banyak petani yang setuju.

Meski begitu, Pemdes akan menyerahkan sepenuhnya ke tim pembebasan lahan desa untuk selanjutnya disampaikan ke tim pembebasan lahan dari investor.

“Mau dilanjutkan atau tidak, keputusan ada di tangan investor,” tegasnya. Wardoyo