JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Catat, Ini Daftar Dokumen yang Harus dan Tidak Dibubuhi Meterai Rp10.000 sesuai Draf RUU Bea Meterai yang sedang Digodok DPR

Ilustrasi meterai Rp6.000.

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati untuk melanjutkan pembahasan RUU Bea Meterai. Nantinya, besaran nominal meterai akan diseragamkan sebesar Rp10.000 dan menghapus meterai bernilai Rp3.000 dan Rp.6000.

Dengan perubahan nilai materai tersebut, maka nantinya persyaratan nominal minimum yang dinyatakan dalam dokumen yang wajib bermeterai juga akan diubah.

Jika sebelumnya dokumen yang menyatakan jumlah uang dibawah Rp1 juta sudah bisa diberi meterai Rp3.000 dan di atas Rp1 juta harus bermeterai Rp6.000, maka dalam draf RUU Bea Meterai, pada Pasal 3 disebutkan jika dokumen yang bisa dibubuhi meterai adalah yang menyebutkan nominal di atas Rp5 juta.

Masih pada Pasal 3, ayat 1 tertulis meterai dikenakan untuk dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Lalu dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Sementara pada ayat 2 untuk dokumen perdata meliputi surat perjanjian, surat keterangan/pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya; akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya.

Baca Juga :  Ini 6 Larangan dalam Aturan Pesepeda yang Dirilis Kemenhub

Selanjutnya akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya; surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun; dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Kemudian dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang; serta dokumen lain yang ditetapkan pemerintah.

Selain itu, ada juga sejumlah dokumen yang tidak akan dikenakan bea meterai. Berdasarkan Pasal 7, jenis-jenis dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang seperti surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, dan surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat-surat sebelumnya;
2. Segala bentuk ijazah;
3. Tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud;
4. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
7. Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah;
8. Surat gadai;
9. Tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
10. Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.

Baca Juga :  Kasus Joko Tjandra, MAKI Ungkap Dugaan Percakapan Jaksa Pinangki dan Anita Kolopaking

www.tempo.co