JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Wonogiri

Dikritik Netizen Lantaran Dianggap Mengumpulkan Massa Ketika Penyaluran JKN KIS di Saat Pandemi, Bupati Wonogiri Joko Sutopo Berikan Klarifikasi

Kartu Indonesia Sehat. JSNews. Aris Arianto
madu borneo
madu borneo
madu borneo

 

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sejumlah netizen memberikan kritikan terkait kegiatan Pemkab Wonogiri belakangan ini yang dianggap mengumpulkan massa. Padahal pandemi masih berlangsung.

Kegiatan pengumpulan massa itu adalah penyaluran kartu JKN KIS serta sertifikat tanah program PTSL. Penerima kartu dan sertifikat diwakili oleh Ketua RT dan RW sesuai domisili menurut jadwal penyaluran yang dilakukan bergilir.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo kepada wartawan, Jumat (18/9/2020) mengatakan, sangat mengapresiasi sumbang saran dan kritikan tersebut. Dia lantas membeberkan tujuan-tujuan kegiatan yang diselenggarakan di masa pandemi COVID-19.

Baca Juga :  Webinar Nasional DPW LDII Jateng Mengoptimalkan Soliditas Ormas Islam Menyikapi Kondisi Aktual Kebangsaan Menuju Indonesia Maju, Terungkap Bahwa Indeks Kerukunan Umat Beragama Meningkat

Pria yang akrab disapa Jekek ini menjelaskan, dalam acara pembagian JKN KIS dan sertifikat tanah itu protokol kesehatan sudah dipenuhi. Meliputi lemakaian masker, cek suhu tubuh dan pemakaian handsanitizer dan kewajiban mencuci tangan sudah terpenuhi.

Sementara, massa yang dikumpulkan dalam acara itu adalah Ketua RT atau RW. Semua tamu undangan adalah warga lokal dimana tidak terjadi kasus terkonfirmasi positif korona di sekitarnya.

Mengingat angka penularan di tingkat nasional masih cukup tinggi, menurut dia tugas RT masih belum selesai. Lantaran itu, pihaknya meminta dilakukan pengawalan secara terus menerus dan terus memberikan pemahaman tentang protokol kesehatan.

Baca Juga :  Begini Sikap DPP LDII Terkait Pilkada Serentak 2020, Termasuk di Wonogiri. Tegaskan Netral dan Aktif Jangan Golput

“Konten yang kami berikan adalah mencoba menguatkan kembali komitmen tentang protokol kesehatan. Maka, kepada Pak RT dan Pak RW untuk menjaga diri dan lingkungannya dari paparan COVID-19,” ujar dia.

Dalam forum itu pula pihaknya ingin mendapatkan perbaikan data kemiskinan. Sebab, pendataan dari BPS, Disdukcapil dan Dinsos sudah selesai. Namun, RT tidak dilibatkan langsung dalam kelembagaan. Aria