JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menilai, sebaik apapun sistem Pemilu, kata dia, akan bisa diakali.
Karena itu, memperbaiki sistem Pemilu sekarang ini sulit untuk disebut sebagai solusi untuk meminimalisasi praktik money politics dalam ajang Pilkada.
Menurutnya, cara yang paling efektif adalah dengan melakukan penguatan hukum.
Penguatan hukum ini, menurut Novel bisa mengurangi praktik investor politik dalam gelaran Pemilu atau Pilkada.
Menurutnya, penguatan penegakan hukum lebih baik diutamakan ketimbang memperbaiki sistem Pemilu yang akan selalu memiliki celah.
“Harusnya penegakan hukumnya dikuatkan. Kalau kita bicara penegakan hukumnya dikuatkan, kalau di suatu daerah ada money politic, kalau penegakan hukumnya baik pasti pelakunya ditangkap,” kata Novel dalam acara bedah buku ‘Investor Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia’ yang diadakan secara daring, Sabtu (5/9/2020).
Ia mencontohkan sekarang banyak penegak hukum yang memiliki harta yang luar biasa, dan penegak hukum yang betul-betul memerangi korupsi justru banyak mengalami serangan.
Novel berpandangan, meski investor politik masuk ke dalam ranah pidana Pemilu, namun hal itu berpotensi besar berujung ke pidana korupsi.
Menurutnya kepala daerah yang menerima sokongan dari investor saat mencalonkan, ketika terpilih akan membalas budinya dengan cara ilegal, atau korupsi.
“Proses pemilihan itu dilakukan dengan cara sedemikian rupa, upaya pengembaliannya juga dengan segala cara. Kita tidak bisa berharap kepentingan masyarakat yang didahulukan,” tuturnya.
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
