JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Riset IDEAS: Upah Buruh di Jawa Bisa Tiarap Akibat Omnibus Law

Masa buruh berjalan dari kawasan Senayan menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, untuk unjuk ras tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin (20/1/2020) / tempo.co
madu borneo
madu borneo
madu borneo

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Rencana penghapusan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja mendapat sorotan tajam dari berbagai elemen lantaran bakal memojokkan kaum buruh.

Dalam kajian ilmiah, dampak yang nakal dialami oleh buruh terlihat nyata. Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) pun menyoroti poin penghapusan UMK tersebut.

Penghapusan itu, menurut penilaian IDEAS, berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan karena upah buruh telah berada di atas UMK.

“Berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan 12,4 juta pekerja di Jawa,” kata peneliti IDEAS Askar Muhammad dalam paparan hasil riset secara virtual pada Rabu (30/9/2020).

Baca Juga :  Puncak Hujan Januari-Februari 2021, BMKG Ingatkan La Nina Bisa Tingkatkan Intensitas Curah Hujan dari Kondisi Normal

Sebab pada 2019, upah dari 12,4 juta buruh ini telah berada diatas UMK. Tak hanya itu, Askar menyebut penghapusan  UMK ini akan menekan tingkat upah 39,4 juta pekerja Jawa secara keseluruhan.

“Khususnya pekerja tidak tetap dengan sistem pengupahan mingguan, harian, borongan dan per satuan hasil,” kata Askar.

Sebelumnya pada Senin, 28 September 2020, DPR telah menuntaskan pembahasan klaster ketenagakerjaan di Omnibus Law.

Baca Juga :  Seorang ASN Pemkot Yogyakarta Positif Covid-19, 12 Orang Langsung Jalani Swab

Dalam rancangan selama ini, Omnibus Law akan menghapus UMK dan menyisakan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Askar menilai jika skenario ini diambil dan UMK hilang maka akan tersisa UMP yang kenaikannya kini hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi daerah saja.

“Tanpa menyertakan inflasi,” kata dia.

Padahal berdasarkan data di lapangan, Askar menyebut UMP jauh lebih rendah dari UMK.

“Maka kehilangan UMK yang merupakan jaring pengaman upah di tingkat lokal, akan menjadi pukulan keras bagi pekerja,” kata dia.

www.tempo.co