SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kasus ketidakberesan pendataan penerima bantuan program indonesia pintar (PIP) dari jalur aspirasi DPR terus menuai sorotan.
Ketua DPD Nasdem Sragen, Heri Sanyoto mendesak dinas terkait segera turun tangan mengusut siapa pihak-pihak yang memasukkan data di luar sistem. Pasalnya dari usulan data itu, sebagian diduga tak obyektif sehingga penerima bantuan justru menyasar ke siswa mampu dan anak aparat.
“Wajib hukumnya dicari orang-orang yang memasukkan list diluar sistem sekolah dan tidak masuk dalam lembaga penyalur PIP sebagaimana diatur dalam aturan PIP. Karena kami curiga ada unsur kesengajaan memasukkan data-data anak yang tidak layak atau sudah mampu. Perlu diproses juga latar belakang pembuatan list usulan yang non prosedural itu,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Rabu (28/10/2020).
Heri menyampaikan selain nyasar ke anak orang kaya, banyak siswa yang harusnya jadi prioritas justru luput dari bantuan.
Terbaru, ia menerima aduan tiga siswa anak mantan napi tindak pidana terorisme (Tipiter) asal Sambungmacan yang juga mengeluh karena tak dapat PIP.
Padahal, menurutnya, jelas keluarga eks napiter harusnya wajib diperhatikan karena disamping kondisi ekonominya lemah, rumah saja dibuatkan gotong royong oleh masyarakat.
Tiga anak eks napiter itu masing-masing MZ kelas VII MTS, ID siswa kelas XII SMK dan UM yang duduk di TK ABA. Ketiganya merupakan anak dari P, eks napiter asal Sambungmacan yang semuanya tak dapat PIP.
“Ini kan miris sekali. Dana dari pemerintah pusat yang harusnya diberikan pada siswa tidak mampu, malah nyasar ke orang-orang kaya dan anak aparat. Yang betul-betul membutuhkan malah diabaikan. Kalau kami melihat ini pelanggaran yang sudah sangat keterlaluan,” tandasnya.
Sebelumnya ia membeberkan data ketika sejumlah tokoh dan wali murid SMA asal Sragen mencermati data penerima bantuan PIP yang barusaja cair beberapa hari lalu.
Berdasarkan data penerima yang beredar dalam bentuk file excel itu, ada beberapa siswa salah satunya di SMAN 3 Sragen yang dinilai mampu secara ekonomi, masuk data penerima.
“Dari aduan wali murid yang kami terima ada siswa kelas XI berinisial LM yang notabene orangtuanya aparat, masuk data penerima bantuan. Lalu ada inisial.RC di SMAN 3 yang anak orang kaya, juga masuk daftar penerima,” papar Heri Sanyoto, salah satu tokoh kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Senin (26/10/2020).
Ironisnya, ada beberapa anak yatim dan keluarga tidak mampu yang justru tidak dapat bantuan PIP. Dari SMAN 3 Sragen, ia mencatat ada 4 siswa yatim dan tidak mampu yang luput dari bantuan.
Mereka masing-masing Anggita Medya Yuniar (anak yatim), Iput Risgiyanti (pemilik KIP), Indah Milasari (pemilik KIP) dan Maya Krisnaning Trawoco (anak piatu).
Kemudian ada siswa SDN 15 Sragen depan Rumdin Bupati, Ardo yang juga yatim namun tidak masuk daftar penerima.
Ketua DPD Nasdem Sragen itu pun mempertanyakan mekanisme pendataan dan pengusulan penerima PIP. Pasalnya jika dilakukan secara obyektif, anak-anak pemegang KIP dan anak yatim maupun piatu itulah yang harusnya mendapat prioritas utama untuk menerima PIP.
“Hasil penelusuran kami, sebagian data diusulkan dari aspirasi DPR RI. Nah kami curiganya, pengusulan aspirasi ini yang nggak beres. Mengapa yang anak aparat dan sudah kaya malah dapat, yang nyata-nyata kurang mampu malah luput. Bahkan siswa Anggita itu juga masuk siswa berprestasi di sekolahnya. Ini ada apa?,” urainya.
Mantan legislator Provinsi Jateng itu sangat menyesalkan hal itu. Ia menyampaikan kalaupun usulan data itu hasil aspirasi rakyat untuk diperjuangkan di lembaga DPR, mestinya juga mempertimbangkan obyektivitas dan tidak ada kedekatan semata. Kemudian tidak boleh ada intervensi apapun di tataran legislatif.
Sebab jika hanya asal usul, maka apabila tidak tepat sasaran, hal itu justru akan melukai masyarakat dan memicu kecemburuan sosial bagi yang sebenarnya layak dapat tapi malah dikesampingkan.
“Pertanyaannya list itu muncul dengan mekanisme apa? Kemudian syarat anak didik yang memperoleh seperti apa. Kalaupun pendekatannya politik mestinya jangan mengabaikan fakta di lapangan. Kecuali kalau dana PIP ini sumber dananya dari partai, silakan mau diberikan sesukanya monggo. Tapi setahu kami PIP itu kan dana dari pemerintah lewat APBN pusat, ya harusnya yang benar-benar sesuai persyaratan programnya. Ini kalau nggak ada evaluasi dan perbaikan data, bisa geger,” tandasnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala SMAN 3 Sragen, Sukarno menyampaikan untuk siswa penerima PIP jalurnya memang ada dua.
Yang pertama diproses melalui dapodik sekolah yang datanya sudah diverifikasi sejak awal masuk sekolah dan yang kedua melalui pengajuan aspirasi dari DPR.
Untuk penerima dari data dapodik, pendataannya sudah sejak awal PPDB siswa masuk ke sekolah. Di SMAN 3, semua siswa tidak mampu pemegang KIP, PKH, KPS dan program jaminan perlindungan sosial pemerintah lainnya, sudah didata oleh wali kelas masing-masing dan dimasukkan data pokok kependidikan (dapodik).
“Sejak awal kita umumkan ke wali kelas, yang punya kartu-kartu itu didata dan kita usulkan, lolos tidaknya di dapodik sudah ada ketentuan-ketentuannya. Kalau memenuhi syarat akan muncul SK dapodik. Semua data itu juga kita verifikasi betul, kita survei kondisinya layak apa tidak. Nah ada juga penerima PIP yang pengajuan DPR. Ini yang kami tidak tahu mekanisme pendataan dan pengusulannya. Kemarin kami hanya dapat kiriman kalau ada 64 anak di SMA kami yang dapat PIP,” terangnya.
Terpisah, Kepala Disdikbud Sragen, Suwardi belum bisa dikonfirmasi perihal PIP salah sasaran dan dugaan penyimpangan dalam pengusulan data oleh pihak luar itu. Saat dihubungi via phone, belum merespon. Wardoyo
